Pemkab Gunungkidul mendukung rencana tersebut karena memudahkan masyarakat memilih kebutuhannya sendiri.
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL– Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, menunggu mekanisme pergantian program pendistribusian beras sejahtera (rastra) menjadi “voucer” pangan yang disampaikan langsung kepada rumah tangga sasaran.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Kabag Kesra Setda Pemkab Gunung Kidul Bambang Sukemi di Gunungkidul, Kamis (21/7/2016) mengungkapkan pihaknya sudah mendapatkan informasi terkait dengan rencana pemerintah untuk mengganti beras sejahtera (rastra) dengan voucer yang bisa ditukarkan bahan kebutuhan pokok di beberapa warung yang ditunjuk.
Meski demikian, pihaknya belum mendapatkan informasi secara detail seperti apa nanti mekanismenya. “Belum tahu nanti akan seperti apa, kami belum mendapatkan sosialisasi secara detail,” kata Bambang.
Pemkab Gunungkidul sendiri, menurut Bambang, mendukung rencana tersebut karena memudahkan masyarakat untuk memilih sendiri kebutuhan ruamh tangganya.
Untuk Gunung Kidul ada 80.243 penerima rastra yang tersebar di seluruh kecamatan. Selama ini masyarakat bias menebus beras dengan hara Rp1.600 per kilogram dan masing-masing keluarga mendapatkan 15 kg.
Disinggung apakah data sudah sesuai dengan kondisi di lapangan, Ia menjelaskan penerima rastra merupakan data dari pemerintah pusat, dengan sistem kuota. Pihaknya tidak bisa komentar lebih jauh mengenai validasi data yang ada dilapangan.
“Kalau nama bisa berubah, tapi kuota tetap,” katanya.
Terkait adanya kebijakan lokal yang membagi rata untuk masyarakat yang kurang mampu tetapi tidak memperoleh rastra.
“Kalau aturannya tidak boleh dikurangi, tetapi untuk kebijakan lokal kami tidak tahu,” ujarnya.
Sementara itu, Kades Candirejo, Kecamatan Semin Agus Supriyadi mengaku tidak ada kebijakan untuk membagi rata rastra yang diberikan kepada masyarakat. Pihaknya hanya manyalurkan dari data yang ada, untuk selanjutnya diserahkan ke masyarakat.
“Untuk yang diganti voucer, kami malah belum mendengar, kita tunggu saja kebijakan dari pemkab,” katanya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
