Berantas korupsi, Muhammadiyah minta kesungguhan Pemerintah

Jakarta–Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin meminta pemerintah bersungguh-sungguh memberantas praktik korupsi di Indonesia yang hingga saat ini masih marak terjadi.

“Kita semua pada hari peringatan antikorupsi sangat prihatin dengan praktik-praktik korupsi yang masih merajalela di Tanah Air kita,” kata Din di Jakarta, Kamis (9/12).

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Menurut Din, meski terus dilakukan upaya pencegahan dan penindakan terhadap praktik korupsi, namun belum terlihat tanda-tanda korupsi di Indonesia berkurang signifikan. Justru kasus-kasus baru terus bermunculan seperti mafia hukum dan pajak.

Lebih lanjut ia mengemukakan, hasil survei salah satu lembaga menunjukkan aparat penegak hukum seperti Polri, kejaksaan, dan pengadilan adalah lembaga yang korup.

“Ini sungguh menyedihkan,” imbuhnya.

Ia berpandangan jika kasus-kasus korupsi masih terus bermunculan, maka sebenarnya upaya pemberantasan korupsi masih sebatas retorika.

Din menuturkan, pemberantasan korupsi seharusnya dilakukan dengan aksi nyata dimulai dari mereformasi lembaga penegak hukum.

Dalam hal ini, ujarnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus mengambil langkah nyata untuk memberantas korupsi.

“Harus ada efek jera bagi pelaku korupsi, jangan sebatas basa-basi,” tegasnya.

Sementara itu, secara terpisah Sekjen Transparansi Internasional Indonesia (TII), Teten Masduki mengatakan telah terjadi pergeseran sifat korupsi di Tanah Air dari fragmentasi ke konsolidasi.

“Saya mencatat telah terjadi pergeseran korupsi dari fragmentasi ke konsolidasi,” ucap kata Teten saat bersama-sama  melakukan konfrensi pers pada peringatan Hari Antikorupsi Internasional di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dia melihat kondisi saat ini, para elite politik dan pebisnis menjadi lebih rakus sehingga menjadi predator bagi masyarakat.

Koruptor yang berkonsolidasi melakukan korupsi lebih besar karena harus berbagi lebih banyak.

“Ini lebih berbahaya karena yang hancurkan mulai dari pengambil kebijakan. Mereka lebih berani mengganggu dan mengancam pengambil kebijakan,” ujar dia.

Contoh yang nyata, menurut Teten, yakni pemangkasan kewenangan Komisi Yudisial (KY), penenggelaman kasus lumpur Sidoarjo, dan penjualan saham PT (Persero) Krakatau Steel.

Dijelaskan dia, gerakan masyarakat harus diperkuat dan diperbesar untuk menekan parlemen, pemerintah dan penegak hukum lebih serius memerangi korupsi.

Demokrasi di Tanah Air, menurut dia, sudah dikuasai elit politik, sehingga sulit untuk dapat diandalkan memberantas korupsi yang bersifat konsolidasi tersebut.

ant/nad