Berantas KKN, Menag siap reformasi Depag

Jakarta– Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali meminta jajarannya untuk bersama-sama membangun citra positif departemen yang dipimpinnya sebagai institusi pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Upaya itu ditandai dengan memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, katanya sebelum membuka rapat koordinasi Kebijakan Pengawasan 2009 di Jakarta, Kamis (12/11) malam, yang diikuti pejabat eselon I dan II dan para Kepala Kantor Wilayah serta Kepala Kandepag seluruh Indonesia.

Promosi Kisah Petani Pepaya Raup Omzet Rp36 Juta/bulan, Makin Produktif dengan Kece BRI

“Sekarang bukan masanya untuk mempersulit keadaan, pejabat agar mengubah tata cara pelayanan,” kata Menag.

Ia mengingatkan agar aparat Depag mengubah kebiasaan birokrasi di masa lalu dalam melayani masyarakat. “Meja yang panjang menjadi pendek, waktu yang lama jadi singkat, biaya mahal bisa lebih murah, masyarakat tidak dipersulit sehingga benar-benar memberi pelayanan yang prima,” katanya.

Suryadharma mengakui, dirinya masih mengamati apakah memang benar mengenai persepsi masyarakat tentang Depag, bahwa sebagai salah satu departemen terkorup.

“Saya belum tahu, karena baru jadi menteri agama 20 hari, apa memang ini betul?,” tanyanya kepada ratusan peserta rapat yang menjawab serentak : “tidak!”

Namun demikian kata Suryadharma, aparat Depag harus lebih hati-hati dan seksama, dengan demikian memperbaiki azas good governance, pengelolaan yang bersih.

“Saya diberi target oleh Presiden agar tahun 2012 Depag bebas dari disclaimer jadi wajar tanpa pengecualian. Tapi saya menargetkan 2010 tercepat, selambat-lambatnya tahun 2011.”

Ia lebih lanjut mengatakan, saat ini bukan eranya lagi untuk melakukan manajemen pemerintahan seperti masa lalu, tapi sekarang banyak pejabat berurusan dengan pihak berwajib karena penyalahgunaan wewenang atau karena kesalahan kebijakan.

Pada bagian lain Menag mengatakan, dalam rangka mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan anggaran program pendidikan 20 persen dari APBN, maka dibutuhkan kerja keras berupa penyusunan konsep pengelolaan pendidikan agama dan keagamaan yang terpadu agar mampu meningkatkan kualitas, profesionalisme dan daya saing lembaga pendidikan.

“Saya juga ditugaskan untuk melakukan peningkatan kualitas pendidikan, karena Presiden memberi perhatian besar bagi peningkatan kualitas masyarakat,” jelasnya.

Menurutnya, besarnya dana pendidikan juga harus dimanfaatkan semaksimal mungkin sehingga lebih efektif, tidak ada pemborosan anggaran. “Harus diteliti dengan baik apakah efektif atau ada pemborosan, anggaran agar tepat jumlah, sasaran, target dan waktunya,” pinta Menag.

Sementara Irjen Depag M. Suparta mengatakan, rapat koordinasi Kebijakan Pengawasan 2009 berlangsung 12-14 Nopember bertujuan agar terwujudnya pemahaman tentang pengelolaan anggaran dalam kaitannya menuju opini laporan keuangan Depag wajar tanpa pengecualian.

Pada kegiatan tahun ini juga dilibatkan para Kepala Kandepag yang selama ini sebagai ujung tombak Depag sebagai peserta.

ant/isw