SOLOPOS.COM - Ilustrasi (JIBI/Harian Jogja/Desi Suryanto)

Bencana Solo, BPBD Solo menilai mayoritas kelurahan belum mampu menghitung nilai kerugian akibat bencana.

Solopos.com, SOLO–Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Solo menilai hampir seluruh pemerintah kelurahan di Kota Bengawan belum mampu menghitung nilai kerugian akibat bencana secara cepat dan akurat.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Kepala BPBD Solo, Gatot Sutanto, mengatakan pemerintah kelurahan maupun sejumlah SKPD di lingkungan Pemkot Solo selama ini selalu turun ke lapangan untuk menghitung nilai kerugian akibat bencana. Namun, menurut dia, mereka belum punya sumber daya manusia (SMD) yang mampu menghitung besaran kerugian materiil maupun non materiil akibat bencana secara cepat dan akurat.

“Selama ini mereka turun menghitung nilai kerugian, tapi menghabiskan waktu cenderung lama. Selain itu, maaf, metodenya ada yang kurang pas. Akhirnya kesimpulannya juga berpotensi salah. Kalau kesimpulan sudah salah, eksekusinya juga bisa enggak pas,” kata Gatot kepada Solopos.com di sela-sela menghadiri Bintek Kajian Kebutuhan Pascabencana di Hotel Agas, Banjarsari, Rabu (27/7/2016).

Gatot menyampaikan penanganan bencana membutuhkan faktor kecepatan dan keakuratan. Cepat tapi tidak akurat, berpotensi merugikan warga atau korban bencana. Begitu juga penanganan bencana yang bisa dilakukan secara akurat namun membutuhkan wakti lama akan kurang menguntungkan bagi warga sendiri. Penanganan bencana, menurut dia, harus memegang prinsip semakin cepat, semakin baik.

“Kami mengundang perwakilan pemerintah kelurahan dan SKPD terkait untuk dilatih mengkaji dan menghitung kerusakan dan kerugian akibat bencana. Kerusakan dan kerugian adalah sesuatu yang lain. Kalau rusak kan enggak melihat sesuatu yang tidak bisa bisa dipakai setelah bencana. Sedangkan rugi ditemui tidak pasti rusak. Misalnya kursi terendam banjir. Kan kursi tidak rusak tapi rugi karena pemilik rumah harus membersihkan dan lain sebagainya,” jelas Gatot.

Pantauan Solopos.com, bintek tersebut dihadiri oleh sekitar 100 peserta yang terdiri atas perwakilan pemerintah kelurahan, pemerintah kecamatan, dan SKPD terkait di lingkungan Pemkot Solo, seperti Disdikpora, DPU, BLH, DKP, dan DPP. Bintek dilaksanakan selama dua hari, Selasa-Rabu (26-27/7/2016). Menurut Gatot, banyak peserta yang belum mengetahui penghitungan kerusakan dan kerugian akibat bencana ada metodenya.

“Banyak dari mereka [peserta] memang belum pada tahu soal penghitungan kerusakan dan kerugian pascabencana. Hal ini juga baru bagi kami di BPBD Solo. Bukan hanya banjir maupun kebakaran yang paling berpotensi terjadi di Solo, peserta juga belajar metode penghitungan kerusakan dan kerugian akibat semua bentuk bencana. Metodenya hampir sama. Wacana seperti itu harus disampaikan secara jelas,” jelas Gatot.

Ditemui terpisah, Kepala BPBD Jateng, Sarwa Pramana, mengapresiasi langkah BPBD Solo yang melibatkan banyak pihak dalam proses penanganan bencana. Menurut dia, salah satu yang paling perlu diantisipasi warga Solo adalah bajir karena membludaknya aliran Sungai Bengawan Solo. Sarwa menyebut kemungkinan tahun ini kemarau di Jateng berlangsung pendek sekali, yakni hanya sebulan pada Agustus mendatang. Setelah itu, masuk musim hujan kembali.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya