BENCANA SOLO : Baru 3 Bulan, Anggaran Logistik BPBD Sudah Menipis

Bencana Solo, anggaran untuk bantuan logistik korban bencana di BPBD menipis.

Solopos.com, SOLO — Anggaran untuk bantuan logistik korban bencana di pos belanja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Solo menipis. Belum genap tiga bulan berjalan, anggaran logistik dari total alokasi Rp140 juta kini kondisinya tinggal separuhnya atau sekitar Rp70 juta.

Promosi Pegadaian Buka Lowongan Pekerjaan Khusus IT, Cek Kualifikasinya

Kepala Pelaksana Harian BPBD Solo Eko Prajudhy Noor Aly mengatakan anggaran logistik telah terpakai separuh untuk penyaluran bantuan bagi korban bencana banjir yang beberapa kali menerjang wilayah Kota Bengawan. Selain banjir, bantuan logistik disalurkan bagi korban rumah rusak di bantaran sungai karena tergerus aliran air sungai, kebakaran, dan lain sebagainya.

Adapun bantuan logistik disalurkan di antaranya berupa mi instan, beras, air mineral, dan lain-lain. “Tahun ini kami menganggarkan untuk bantuan logistik Rp140 juta. Tapi sekarang sudah terpakai separuh, padahal anggaran itu untuk setahun,” kata dia ketika dijumpai wartawan di ruang kerjanya, Senin (13/3/2017).

Eko mengatakan BPBD akan mengevaluasi kembali kebutuhan anggaran logistik tersebut. Jika kebutuhan bertambah, BPBD siap mengajukan tambahan anggaran di APBD Perubahan (APBD-P).

Selama ini bantuan logistik tidak bisa disalurkan kepada seluruh korban bencana. Penyaluran bantuan tetap berdasarkan skala prioritas mengingat keterbatasan anggaran di BPBD.

“Kami sering kali pekewuh dengan lurah-lurah misalnya mengajukan berapa, yang diterima beda. Kami membagikan bantuan itu [logistik] sesuai skala prioritas,” katanya.

Tak hanya mengandalkan anggaran daerah, BPBD juga menjalin kerja sama dengan perusahaan maupun perbankan dalam penyaluran bantuan bagi para korban bencana. Bantuan perusahaan dan perbankan tersebut disalurkan melalui program corporate social responsibility (CSR).

Salah satunya, dia menyebutkan CSR dari Bank Jateng yang sewaktu-waktu siap menyalurkan bantuan logistik bagi para korban tersebut. “Nanti selain tambah anggaran logistik, kami juga akan usulkan ke DPRD agar bisa mengaloksikan dana yang sewaktu-waktu digunakan untuk penanganan cepat kebencanaan,” katanya.

Selama ini pos anggaran penanganan bencana di BPBD hanya dialokasikan untuk logistik. Sedangkan penanganan seperti perbaikan talut longsor dan lain-lain tidak dianggarkan. Padahal anggaran ini penting untuk penanganan cepat kebencanaan.

Dia mencontohkan talut retak maupun longsor, BPBD maupun Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) selaku Organisasi Perangkat daerah (OPD) terkait tidak bisa langsung memperbaiki. Perbaikan harus menunggu proses penganggaran dan lelang yang membutuhkan waktu lama.

Sekretaris Daerah (Sekda) Solo Budi Yulistianto mengatakan dana penanggulangan bencana tidak hanya terdapat pada pos dana tak terduga, namun tersebar di OPD terkait, seperti BPBD, Dinas Sosial, Dinas PUPR, dan lain sebagainya. “Dana tak terduga bisa digunakan jika ada penetapan status darurat bencana oleh Wali Kota,” katanya.