Solopos.com, BOYOLALI — Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Gakkumdu Boyolali memeriksa anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Mojosongo dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Boyolali terkait dugaan tindak pidana Pemilu berupa pergeseran suara dari suara PDIP ke salah satu calon anggota legislatif (caleg) DPR RI.

Sebagai informasi, Sentra Gakkumdu terdiri dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kejaksaan Negeri (Kejari), dan Polres Boyolali. Ketua Bawaslu Boyolali, Widodo, menyampaikan saat ini telah memeriksa para terlapor dalam kasus tersebut.

Promosi Beli Emas Bonus Mobil, Pegadaian Serahkan Reward Mobil Brio untuk Nasabah Loyal

“Sudah di Gakkumdu, ini di tahapan pemeriksaan, sudah kami register. Sekarang pembahasan tahap pertama dengan klarifikasi. Ini semua masih berproses. Yang terlaporkan ada delapan, lima PPK, dan tiga dari KPU,” kata Widodo saat ditemui Solopos.com, Jumat (26/4/2024).

Ia menjelaskan penindakan tersebut berdasarkan laporan dari warga. Laporan yang masuk ke Gakkumdu yakni dugaan tindak pidana pemilu berupa pergeseran suara hasil Pemilu 2024 di Kecamatan Mojosongo.

Widodo menjelaskan semua terlapor telah diperiksa dan dimintai klarifikasi. Selanjutnya akan dikonstruksikan terkait pokok perkara, termasuk disandingkan dengan pasal-pasal yang akan disangkakan apabila terpenuhi unsur-unsur pidana pemilu.

“Klarifikasi sudah selesai, dilakukan empat kali. Tentu kami panggil untuk dimintai keterangan, memanggil saksi untuk dimintai keterangan, lalu memanggil semua terlapor untuk dimintai keterangan,” kata dia.

Setelah pemeriksaan, Bawaslu Boyolali bakal menjadwalkan konsultasi dengan ahli. Apa pun yang disampaikan ahli, lanjut Widodo, bakal menjadi pertimbangan hukum.

Proses selanjutnya, Sentra Gakkumdu bakal menggelar rapat pleno tahap II untuk menetapkan status perkara. Widodo mengatakan rapat pleno tahap I telah dilakukan sebelum pemeriksaan kepada pihak-pihak terkait.

“Kalau terpenuhi semua unsurnya oleh tiga lembaga ada Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan. Maka akan kami laporkan ke SPKT kepolisian. Kalau tidak, ya sudah, berarti berhenti karena unsur pidananya tidak terpenuhi,” kata dia.

Sebelumnya, Bawaslu Boyolali sempat menyidangkan kasus dugaan pergeseran suara partai ke caleg yang dilaporkan caleg DPR RI dari PDIP, Rahmat Handoyo. Hasil sidang memutuskan KPU Boyolali selaku terlapor terbukti melakukan pelanggaran administrasi dan wajib melakukan perbaikan data hasil penghitungan suara.

Dalam kasus itu, pelapor meminta agar surat suara partai PDIP yang bergeser atau salah input ke salah satu caleg lain dikembalikan. KPU Boyolali telah melaksanakan putusan Bawaslu tersebut.

Dampak dari putusan tersebut, Rahmat Handoyo yang sebelumnya berada di peringkat keempat di Dapil Jateng V naik menjadi peringkat ketiga dan berpeluang jadi caleg terpilih.

Solopos.com, SOLO– Hasil riset dari Yayasan Gita Pertiwi 2024 menunjukkan jumlah rata-rata pemakaian Kantong Plastik Sekali Pakai (KPSP) di beberapa pasar tradisional di Solo mencapai 22.260 buah per harinya. Kepraktisan dan belum adanya regulasi pembatasan KPSP dari Pemerintah Kota (Pemkot) Solo menjadi penyebab.

Yayasan yang bergerak pada pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat tersebut sebelumnya telah melakukan riset selama 5 bulan mulai dari Oktober 2023-Februari 2024 di 5 pasar tradisional di Kota Bengawan. Kelima pasar tersebut adalah Pasar Jebres, Pasar Nongko, Pasar Purwosari, Pasar Singosaren dan Pasar Gading.

Promosi Beli Emas Bonus Mobil, Pegadaian Serahkan Reward Mobil Brio untuk Nasabah Loyal

Dari data tersebut, diperoleh hasil bahwa rata-rata dalam sehari setiap satu pedagang di satu pasar menggunakan 42 buah KPSP. Sedangkan setiap pasar rata-rata ada 106 pedagang aktif.

Sehingga dalam sehari total rata-rata penggunaan KPSP di satu pasar tradisional mencapai 4.452 buah. Karena riset ini dilakukan di 5 pasar yang berbeda, maka hasil akumulatifnya adalah 22.260 buah KPSP yang dipergunakan.

Di antara lima pasar tradisional tersebut, pedagang Pasar Jebres adalah pengguna KPSP tertinggi di Solo. Rata-rata dalam seharinya tiap pedagang menggunakan 83 buah KPSP.

Lalu disusul pedagang Pasar Nongko dengan 66 buah, pedagang Pasar Gading 29 buah, dan pedagang Pasar Purwosari 22 buah. Sementara itu, pedagang pengguna KPSP harian terendah berada di Pasar Singosaren dengan 12 buah.

Direktur Program Yayasan Gita Pertiwi, Titik Eka Sasanti, menjelaskan tingginya penggunaan KPSP di sejumlah pasar tradisional disebabkan beberapa hal. Pertama alasan kepraktisan, kedua harganya yang terjangkau, dan ketiga adalah minimnya pengetahuan pedagang dan juga konsumen terkait bahaya penggunaan KPSP.

“Mereka (pedagang) tidak mau repot lagi. Tapi kami juga menemukan pedagang dan pembeli yang mencoba menggunakan kemasan ramah lingkungan namun mereka mengeluhkan harganya yang mahal dan ribet” jelas Titik saat dihubungi Solopos.com, Senin (21/4/2024).

Lebih lanjut, menurut Titik, kondisi seperti ini juga tak lepas dari tidak adanya regulasi yang spesifik dari Pemerintah Kota (Pemkot) Solo yang membatasi atau mengurangi penggunan kemasan plastik. Sehingga di lapangan penggunaan KPSP masih relatif masif.

“Solo itu sebetulnya punya Perda Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah tepatnya di Pasal 20 ayat 2. Di sana hanya tertera “membatasi penggunaan barang berbahan plastik; dan/atau menghindari penggunaan barang dan/atau kemasan sekali pakai,” lha tapi bagaimana bentuk implementasinya, dan sanksinya apa tidak dijelaskan secara detail,” papar dia.

Oleh karena itu, hemat Titik, pembuatan Peraturan Wali Kota terkait pembatasan KPSP dan sejenisnya bisa jadi solusi. Dia pun mengaku saat ini Yayasan Gita Pertiwi tengah dalam proses menyusun policy brief (rekomendasi kebijakan) dan akan diberikan kepada Pemkot terkait pembuatan regulasi pembatasan KPSP dan sejenisnya.

Sementara itu, salah seorang pedagang di Pasar Jebres, Wulan, mengaku kaget saat melihat data tentang tingginya penggunaan KPSP di pasar tempat dirinya berjualan. Menurut dia, pemilihan KPSP sebagai wadah belanjaan karena lebih praktis dan murah dibandingkan kantong kemasan lain.

“Setelah ini saya akan mulai menawarkan kepada pembeli apakah mau kalau membawa wadah sendiri bila beli ke warung. Jika mau, tentu terbantu karena menghemat pengeluaran plastik,” terang dia.

Di sisi yang berbeda, Analis Muda Dinas Perdagangan (Disdag) Solo, Indar Wicaksana, mengatakan bahwa pihaknya menghadapi cukup banyak tantangan dalam mengurangi KPSP. Mulai dari keterbatasan sarana dan prasarana, sumber daya manusia.

“Namun begitu Disdag akan menggalakan SOP (Standard Operation Procedures) pengelolaan sampah pasar kepada pedagang dan warga pasar mulai dari pemelihan hingga pengelolaan melalui bank sampah,” ungkapnya dalam acara Workhsop Aliansi Zero Waste bersama Yayasan Gita Pertiwi beberapa waktu lalu.

Solopos.com, SEMARANG — Partai Golkar sadar tak mampu mengusung kader atau calon sendiri dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang atau Pilwalkot Semarang 2024. Oleh karenanya, Golkar pun siap menjalin koalisi dengan partai lain dan mengincar kursi calon wakil wali kota.

Ketua DPD II Golkar Kota Semarang, Erry Sadewo, mengaku partai berlambang pohon beringin harus menjalin koalisi dalam Pilwalkot Semarang. Hal ini menyusul perolehan Golkar yang hanya mendapat 4 kursi di DPRD Kota Semarang.

Promosi Beli Emas Bonus Mobil, Pegadaian Serahkan Reward Mobil Brio untuk Nasabah Loyal

Jumlah kursi Golkar itu pun tidak memenuhi syarat untuk mengusung calon sendiri pada Pilwalkot Semarang 2024. Untuk mengusung calon sendiri, partai politik minimal harus meraih 20% dari total 50 kursi DPRD Kota Semarang.

Sadar akan hal itu, Golkar pun saat ini tengah intensif melakukan koalisi dengan partai lain, terutama anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang sukses memenangkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024. Partai yang saat ini tengah intensif diajak komunikasi Golkar antara lain Demokrat, Gerindra, PAN, hingga PSI.

“Perolehan kursi yang kami miliki di Kota Semarang tidak mencukupi untuk mengusung calon sendiri, maka opsi yang paling realistis dengan berkoalisi bersama partai lainnya. Petunjuk dari pimpinan pusat, kami sebagai wakil wali kota,” kata Erry kepada Solopos.com, Jumat (26/4/2024).

Erry membenarkan jika saat ini Golkar lebih memprioritaaskan berkoalisi dengan partai anggota KIM. Setidaknya ada tiga skenario untuk mengusung kandidat dari parpol KIM, pertama bisa mewujudkan koalisi dengan mengusung kader Gerindra sebagai calon Wali Kota Semarang dan Golkar mendapat jatah wakilnya.

Kemudian Golkar dan Demokrat bisa berkoalisi dengan mengusung Yoyok Sukawi sebagai calon walikota dan pihaknya sebagai wakil. Adapun memunculkan alternatif calon wali kota dan wakil wali kota dari internal Golkar yang diusung seluruh partai politik (parpol) KIM.

“Maka ada banyak kemungkinan yang masih bisa terjadi. Bisa juga dengan PAN dan PSI,” bebernya.

Tak hanya itu, Partai Golkar juga bisa mengajak PDIP Kota Semarang untuk berkoalisi mengusung Hevearita Gunaryanti Rahayu yang kini menjadi Wali Kota Semarang. Meskipun, opsi ini masih perlu pembicaraan lebih lanjut dengan para elit partai.

“Dengan PDI Perjuangan kita tidak menutup kemungkinan bisa saja bergabung. Dengan pilihan Bu Wali yang saat ini masih menjabat. Dan juga kader kami yang siap dijadikan wakilnya,” tutupnya.