BENCANA GUNUNGKIDUL : Butuh Ratusan Sistem Peringatan Dini bencana, Baru Terpasang 53 Unit

Bencana Gunungkidul mengancam setiap saat namun sistem peringatan dini masih kurang

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL – Badan Penanggulanan Bencana Daerah Gunungkidul membutuhkan ratusan sistem peringatan dini bencana. Namun dari jumlah tersebut, hingga sekarang baru terpasang sebanyak 53 peringatan yang tersebar di titik rawan longsor.

Promosi Riwayat Banjir di Semarang Sejak Zaman Belanda

Rencananya tahun depan, BPBD akan mengajukan tambahan sistem peringatan dini tersebut ke BPBD DIY sebanyak 30 alat. Kepala Pelaksana BPBD Gunungkidul Budhi Harjo mengakui jika sistem peringatan dini bencana yang dimiliki masih sangat kurang.

Pasalnya hingga saat ini, pemasangan alat itu belum merata di seluruh wialayah di zona rawan, karena jumlahnya baru ada 63 alat saja. “Yang dibutuhkan ada sekitar 300 unit, tapi yang terpasang baru 63 early warning system [EWS]. Untuk itu, di tahun depan kita mengajukan tambahan sebanyak 30 alat ke provinsi,” kata Budhi, Jumat (18/11/2016).

Dia menjelaskan, untuk tahun ini sebenarnya ada bantuan lima unit EWS. Namun Budhi mengaku belum tahu kepastiannya karena program tersebut berada di BPBD DIY.

“Mudah-mudahan bisa turun, karena sistem deteksi dini tersebut juga sangat dibutuhkan untuk peringatan akan adanya bahaya longsor,” paparnya.

Meski merasa perlu dengan adanya tambahan alat tersebut, namun Budhi untuk peringatan terhadap potensi bahaya dilakukan dengan beberapa cara. Selain terus berusaha mengingatkan tetang kewaspadan bagi warga yang tinggal di daerah rawan, BPBD juga melakukan antisipasi dengan memasang papan atau poster tentang bahaya longsor.

“Papan-papan peringatan ini dipasang di daerah rawan yang belum ada EWS-nya. Mudah-mudahan dengan cara ini dapat meningkatkan kesadaran warga sehingga potensi kerugian bisa dikurangi saat terjadi musibah,” ungkapnya.

Ditambahkanya, untuk menekan risiko terjadinya bencana, di tahun ini juga telah mendirikan tujuh posko siaga darurat bencana yang tersebar di sejumlah kecamatan. Rinciannya, satu posko induk di kantor BPBD, sedang enam lainnya tersebut di Patuk, Gedangsari, Nglipar, Ngawen, Semin dan Ponjong. “Posko ini didirkan di wilayah-wilayah yang masuk zona merah rawan longsor,” papar Budhi.