Solopos.com, JOGJA — Ratusan pedagang kaki lima (PKL) Malioboro yang di antaranya ibu-ibu mendatangi DPRD Kota Jogja, Senin (17/1/2022). Merka menuntut penundaan relokasi PKL karena masih pandemi Covid-19.
Ratusan PKL tersebut berasal dari Persatuan PKL Yogyakarta. Ketuanya, Wawan Suhenda, mengatakan Pemprov DIY dan Pemkot Jogja sedari awal dituding tidak transparan terkait rencana relokasi PKL Malioboro. Rencana relokasi juga terkesan tergesa-gesa dan mengejar target.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Menurut Wawan, PKL tidak menolak rencana relokasi itu. Hanya, mereka meminta agar kebijakan yang berkaitan dengan PKL disampaikan dengan komprehensif dan membuka keran dialog. Sehingga semua hal yang berkaitan dengan relokasi bisa mengakomodasi kepentingan semua pihak.
“Kami tidak menolak, tapi kami minta relokasi ditunda karena masih masa pandemi. Semua sektor masih masa pemulihan, lah ini malah memindahkan PKL,” ujar Wawan.
Baca Juga: Bakal Ada yang Beda di Malioboro Per Februari Nanti
Berkaitan dengan rencana relokasi, PKL juga mendesak agar DPRD Kota Jogja segera membentuk panitia khusus (Pansus). Pansus nantinya diharapkan bisa memfasilitasi aspirasi PKL, pemerintah, dan pihak lain. Relokasi disinyalir segera dieksekusi dalam waktu dekat ini.
“Kami juga mendesak DPRD untuk membentuk Pansus dengan segera terkait dengan relokasi agar bisa mengawal kebijakan ini. Karena dari jadwal 1-7 Februari nanti infonya PKL akan dipindah ke lokasi baru,” katanya.
Tagih Janji Tak Relokasi
Ketua Paguyuban Angkringan Malioboro, Yati Dimanto, menagih janji Pemkot Jogja yang pernah menyatakan tidak bakal merelokasi dan menggusur PKL Malioboro. Pihaknya juga meminta agar relokasi ditunda satu sampai tiga tahun ke depan.
Baca Juga: Lapak Darurat Rampung, 1.700 PKL Malioboro Siap Relokasi Awal Januari
“Alasannya kondisi ekonomi, tempat yang belum siap, tidak memadai dan tidak layak, proses sosialisasi yang tidak dialogis, transparan dan terbuka. Dan tidak ada alasan apapun yang bersifat darurat mengapa relokasi ini mendesak dilakukan,” kata Yati.
Dia berpendapat jika pun jadi dipindah, PKL setidaknya butuh waktu satu sampai dua tahun agar omzet bisa kembali pulih seperti di lokasi lama. Padahal, dua tahun sebelumnya PKL telah terdampak pandemi. “Dan sampai hari ini kami juga belum tahu besaran lapak yang akan dituju dan kemana kami akan dipindah,” ungkapnya.
Yati mengatakan pemerintah belum pernah secara langsung menginformasikan secara detail pembagian tempat relokasi maupun luasa lapak yang akan ditempati para PKL. Dua gedung yang disiapkan sebagai tempat relokasi, yakni bekas gedung Dinas Pariwisata DIY dan eks bioskop Indra, diakui PKL hanya didengar sepintas lalu atau setengah-setengah.
Baca Juga: Penataan Malioboro dan Pedasnya Cabai Rasuki Sendi Perekonomian
“Meskipun rencana relokasi itu dari Pemda DIY tapi eksekusi itu bagian Pemkot Jogja. Makanya kami sangat mohon bantuan dari Dewan untuk bisa menyampaikan aspirasi kami supaya relokasi ditunda,” ujarnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
