Solopos.com, JAKARTA — Hingga saat ini, PDIP belum juga menyebut calon presiden yang bakal diusung. Padahal sebagai partai pemenang Pemilu 2019, PDIP bisa mencalonkan sendiri calon presiden untuk Pilpres 2024.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan partainya memilih calon presiden bukan hanya berdasarkan elektabilitas di lembaga survei.
Promosi Strategi Telkom Jaga Jaringan Demi Layanan Telekomunikasi Prima
Meskipun masa kampanye dipangkas KPU dari enam bulan tiga pekan pada Pemilu 2019 menjadi 75 hari pada Pemilu 2024, Hasto menyatakan tak masalah.
Menurut Sekjen PDIP, partainya siap bahkan jika durasi kampanye hanya dua pekan sekalipun.
“Seorang pemimpin tidak ditentukan selama 75 hari kampanye. Kampanye dua pekan pun PDIP siap,” ucap Hasto kepada wartawan di Gedung Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Kamis (2/3/2023).
Hasto menjelaskan partailah yang bertanggung jawab terhadap calon yang diusung.
Selain itu, partai pula yang bertanggung jawab dalam menyosialisasikan ideologi partai dengan berbagai platform yang dimiliki.
“Partai yang bertanggung jawab. Jadi, partai dengan ideologinya, dengan platformnya, dengan sejarahnya, dengan komitmen masa depan, itu yang bertanggung jawab terhadap calon presiden yang diusungnya,” ucap Hasto seperti dikutip Solopos.com dari Antara.
Tanggung jawab ini, kata Hasto, tidak hanya berlaku pada saat deklarasi calon presiden.
PDIP sebagai contoh bentuk tanggung jawab partai terhadap presiden yang diusung.
“PDIP melakukan evaluasi apakah selama kepemimpinan Pak Jokowi, wong cilik betul-betul diperhatikan? Ternyata dengan kartu sehat, kemudian kartu pendidikan, itu rakyat mendapatkan suatu ruang untuk meningkatkan kehidupannya yang lebih baik,” kata Hasto.
Dengan demikian, Hasto menunjukkan PDIP sama sekali tidak keberatan dengan durasi kampanye yang dipangkas dari enam bulan tiga pekan pada Pemilu 2019 menjadi 75 hari pada Pemilu 2024.
Dosen Ilmu Politik Universitas Paramadina, A. Khoirul Umam menilai sebaiknya PDIP memutuskan lebih dulu siapa calon presiden yang akan diusung pada Pemilu 2024.
“Yang paling masuk akal atau make sense memang menghadirkan keputusan terlebih dahulu, siapa dari representasi PDIP yang diusung apakah capres atau cawapres,” kata Khoirul Umam dalam talk show dengan topik PDIP di Tengah Kepungan Koalisi di Jakarta, Kamis.
Menurut dia, kalau PDIP hanya mengusung kadernya untuk posisi calon presiden maupun wakil presiden maka kemungkinannya PDIP maju tanpa koalisi di kancah pilpres.
“Nah kalau misal kemudian opsinya mencoba berkoalisi dengan partai-partai yang lain setidaknya bagaimanapun juga dalam bingkai demokrasi di Indonesia, maka kekuatan nasionalis tidak bisa berdiri sendiri, dia butuh kekuatan justifikasi kekuatan Islam dalam konteks ini adalah politik Islam, lebih khusus lagi kekuatan Islam moderat,” ucap Umam.
Representasinya, lanjut dia yakni kekuatan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, atau kalau dirunut ke parpol mengarah kepada PKB, PPP dan PAN.
Namun jika PDIP membuka ruang komunikasi dengan koalisi Gerindra-PKB, maka nama Prabowo yang memiliki efek elektoral yang besar menjadi hitung-hitungan untuk calon presiden.
Pasangan yang memungkinkan jadi Prabowo-Puan Maharani.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
