BELANJA LANGSUNG TURUN 44,21%: Pemkab Dinilai Abaikan Kesejahteraan Warga

Ilustrasi (Dok/JIBI/Bisnis Indonesia)

KLATEN--Perhimpunan Pemuda-Pemudi (Permadi) Klaten menilai Pemkab Klaten cenderung mengabaikan kesejahteraan warganya karena menurunkan alokasi belanja langsung hingga 44,21% dalam KUA PPAS APBD 2013.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Sebagaimana diketahui, alokasi belanja langsung dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perhitungan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2013 diprediksi turun 44,21%.

Alokasi belanja langsung atau belanja yang bersinggungan langsung dengan masyarakat dalam APBD 2012 mencapai Rp403 miliar. Alokasi belanja langsung dalam APBD 2013 diprediksi turun drastis hingga Rp225 miliar atau 44,21%. Sementara itu, alokasi belanja tidak langsung diprediksi meningkat 3,75% dari Rp1,16 triliun menjadi Rp1,2 triliun.

Ketua Permadi Klaten, Dwi Harjoko, mengatakan turunnya alokasi belanja langsung tersebut mengindikasikan bahwa Pemkab Klaten tidak serius dalam menjalankan roda pembangunan daerah. Menurutnya, keberhasilan dalam pembangunan daerah berkorelasi positif dengan keberhasilan program kesejahteraan warga.

“Belanja langsung itu adalah belanja yang bersinggungan langsung sama masyarakat. Kalau alokasinya dikurangi, berarti Pemkab tidak serius membangun daerah. Kalau tidak serius membangun daerah, bisa disebut Pemkab Klaten mengabaikan kesejahteraan warganya,” tandas Dwi kepada Solopos.com, Selasa (23/10/2012).

Kesejahteraan Pegawai

Dwi menyesalkan terlalu tingginya perbedaan alokasi belanja langsung senilai Rp225 miliar dengan alokasi belanja tidak langsung senilai Rp1,2 triliun dalam KUA PPAS APBD 2013. Alokasi belanja tidak langsung khususnya belanja pegawai menyentuh 70% dari total belanja dalam APBD 2012.

“Kalau belanja pegawai berada di atas 70% dari total belanja dalam APBD, berarti semakin mengukuhkan bahwa Pemkab Klaten lebih memperhatikan kesejahteraan pegawai daripada kesejahteraan warganya,” terang Dwi.

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Klaten, Sunarno, mengatakan penurunan alokasi belanja langsung tersebut dikarenakan terdapat perubahan kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari pemerintah pusat. Khusus dana alokasi khusus (DAK) belum bisa direncanakan karena asumsi jumlah dana dari pemerintah pusat itu belum bisa diperkirakan.

“DAU [dana alokasi umum] juga belum diketahui nilainya. Semua belanja yang disusun dalam KUA PPAS APBD 2013 itu sifatnya masih perkiraan. Semua masih bisa berubah jika sudah ada kepastian dari pemerintah pusat,” tutur Sunarno.