Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Jateng, Sulaimansyah (tengah), saat menyampaikan capaian APBN semester I/2019 di Semarang, Kamis (11/7/2019). (Antara-Mahmudah)

Solopos.com, SEMARANG - Realisasi belanja APBN semester I tahun 2019 di Provinsi Jawa Tengah (Jateng) tercatat Rp16,029 triliun atau 39,57% dari target yang ditetapkan, Rp40,506 triliun. Dari jumlah sebanyak itu pos belanja pegawai paling banyak menyerap APBN 2019 Jateng.

"Pencapaian APBN semester I ini jauh lebih baik dibanding tahun lalu yang hanya 33,54 persen," kata Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Jateng, Sulaimansyah, di Semarang, Kamis (11/7/2019).

Belanja APBN sebesar Rp16,029 triliun itu, kata Sulaimansyah terdiri atas belanja pegawai Rp7,089 triliun dari target Rp14,035 triliun, belanja barang Rp6,671 triliun dari target Rp16,049 triliun, belanja modal Rp2,159 triliun dari target Rp10,347 triliun, dan bantuan sosial Rp19,01 miliar dari target Rp74,65 miliar.

Dia mengatakan pelaksanaan APBN 2019 di Jateng menghadapi berbagai kendala mulai dari perencanaan yang kurang matang, masalah teknis, hingga keuangan.

Bahkan, lanjutnya, akibat perencanaan yang kurang matang masih terdapat alokasi yang diblokir sebesar Rp236,47 miliar atau 0,45 persen dari total APBN.

"Khusus pemblokiran anggaran yang disebabkan kekurangan administrasi persyaratan dalam pengajuan anggaran, kami segera berkoordinasi dengan kantor pusat kementerian/lembaga atau instansi terkait, termasuk pemda untuk pembukaan blokir ke DJA (Ditjen Anggaran) Kemenkeu," katanya.

Sedangkan untuk masalah teknis, Sulaimansyah mengungkapkan masih adanya proses pelelangan yang banyak terkendala, keterlambatan diterimanya petunjuk teknis dari kementerian, hingga kondisi alam yang kurang mendukung seperti bencana alam, banjir, dan tanah longsor.

"Khusus pertumbuhan ekonomi, saya diminta Gubernur Ganjar Pranowo untuk mencapai target 7% pada tahun ini," katanya.

Untuk mencapai target tersebut, lanjutnya, ada empat kebijakan strategis meliputi peningkatan kualitas pendidikan, pembangunan infrastruktur, program perlindungan sosial, dan desentralisasi fiskal.

"Kami akan terus menjaga APBN agar sehat, karena melalui APBN kami bisa menjaga produktivitas dan efisiensi, menjaga pemberdayaan, sustainable itu sendiri," katanya.

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya


Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya

Kolom

Langganan Konten