Solopos.com, DEN HAAG — Belanda akan meminta maaf untuk para korban standrechtelijke executies atau eksekusi tanpa proses peradilan selama perang kolonial di Indonesia. Hal itu disampaikan Perdana Menteri Belanda, Mark Rute, seusai sidang kabinet di Binnenhof, Den Haag, Negeri Belanda, Sabtu (31/8/2013) WIB.
“Permintaan maaf itu untuk kasus-kasus spesifik, yakni eksekusi tanpa proses peradilan, bukan secara umum untuk aksi polisional, jadi tidak ada pelanggaran atas kebijakan Belanda sejauh ini,” ujar Rutte.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Permintaan maaf itu rencananya akan disampaikan oleh Duta Besar Belanda untuk Indonesia Tjeerd Feico de Zwaan, 12 September 2013 mendatang, di Erasmus Huis, Jakarta. Sebanyak 10 janda korban eksekusi Sulawesi Selatan direncanakan hadir pada acara itu. Suami-suami mereka dieksekusi oleh tentara Belanda di bawah komando Kapten Westerling pada 1947 yang selanjutnya dikenal sebagai Peristiwa Pembantaian Westerling.
Pada awal Agustus 2013 lalu, ungkap Detikcom, pengadilan Belanda memutus Negeri Kincir Angin harus membayar ganti rugi kepada para janda ahli waris korban eksekusi masing-masing € 20.000 atau lebih dari Rp280 juta. Ganti rugi serupa juga telah diberikan kepada para janda korban pembantaian Rawagede, Jawa Barat.
Menurut PM Rutte, penyampaian maaf atas peranan Belanda selama Perang Kemerdekaan Indonesia mengacu pada pernyataan maaf pada 2005. Saat itu Menteri Luar Negeri Bernard Rudolf (Ben) Bot mengambil inisiatif untuk mengakui Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945 dan meminta maaf.
Kendati selama ini Westerling yang kerap dianggap publik sebagai orang paling bersalah dalam sejumlah pembantaian selama Perang Kemerdekaan Indonesia, Rute sebagaimana ditulis Liputan6.com tetap mengakui tanggung jawab Pemerintah Belanda dalam keputusan Westerling.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
