Indah Tri Winarni/Istimewa

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu (26/6/2019). Esai ini karya Indah Tri Winarni, guru Bahasa Indonesia di SMA Trensains Muhammadiyah, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah. Alamat e-mail penulis adalah triwinarniindah@gmail.com.

Solopos.com, SOLO -- Penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ini melanjutkan tahun lalu dengan sistem zonasi. Sistem yang menekankan pada jarak atau radius antara siswa dengan sekolah. Siswa yang rumahnya paling dekat dengan sekolahan berhak menjadi peserta didik sekolah tersebut.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, menjelaskan pemerintah daerah harus menerapkan sistem zonasi untuk memajukan pendidikan Indonesia. Skema zonasi tersebut melewati batas-batas administrative, tidak ada seleksi tertulis ataun nontertulis, sehingga menghilangkan labeh sekolah favorit dan nonfavorit.

Sistem zonasi merupakan manifestasi dari sistem pendidikan berbasis nilai-nilai Pancasila yang mengutamakan kemanusiaan dan keadilan. Sudah seharusnya pelabelan sekolah favorit dan nonfavorit dihapus. Status sekolah favorit dan nonfavorit akan menghambat siswa-siswa tertentu mengenyam pendidikan di sekolahan tersebut.

Dengan menerapkan sistem zonasi diharapkan semua anak usia sekolah dapat mengenyam pendidikan yang layak. Anak-anak yang memiliki kecerdasan tinggi tidak hanya berkumpul di satu sekolah sehingga pemerataan pendidikan terwujud.

Pelaksanaan sistem zonasi menimbulkan berbagai problem. Sistem zonasi memang menghilangkan persaingan dalam dunia pendidikan yang setiap tahun mencekik peserta didik. Ada sebagian orang tua dan peserta didik menilai sistem zonasi adalah bentuk ketidakadilan.

Tidak sedikit anak yang menginginkan sekolah di luar zona, bahkan mereka ikut bimbingan belajar agar mendapatkan nilai ujian nasional terbaik dan lolos tes di sekolah yang diinginkan. Semua sia-sia ketika sistem zonasi diberlakukan.

Di beberapa daerah tidak terdapat sekolah negeri. Hal ini mengharuskan mereka sekolah di sekolah swasta. Meskipun sekolah swasta berkualitas, timbul masalah ketidakmampuan dalam hal biaya. Anak dan orang tua seakan-akan tak memiliki pilihan.

Khawatir Meredupkan Daya Juang

Muncul kekhawatiran sistem zonasi adalah meredupkan daya juang dan semangat belajar anak karena sudah tahu akan bersekolah di mana. Anak merasa tak perlu belajar dengan giat, toh nanti juga diterima di sekolah dalam zona atau tidak bisa mendaftar di sekolah yang diinginkan karena berlokasi di luar zona.

Ini bisa mereduksi daya saing anak secara nasional maupun internasional hingga melahirkan sumber daya manusia yang sulit berkompetisi pada era globalisasi sekarang ini. Sangat disayangkan hingg akini Indonesia tak mampu bersaing dengan negara lain karena sistem pendidikan yang diterapkan.

Kebijakan pemerintah tidak boleh diterapkan hanya dengan coba-coba. Muhadjir Effendy mengatakan sistem zonasi merupakan hasil kajian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang melihat kesuksesan pendidikan di negara maju yang menggunakan skema zonasi, yaitu Jepang yang menjadi negara dengan sistem zonasi terbaik di dunia.

Institusi pengelola pendidikan di Jepang mengharuskan siswa bersekolah di sekolah dekat rumah. Mereka berjalan kaki ke sekolah dan tidak boleh diantar orang tua. Orang tua dapat memanfaatkan waktu untuk aktivitas lain. Kemacetan lalu lintas juga tidak terjadi pada jam berangkat dan pulang sekolah.

Di Jepang terdapat Parent Teacher Association (PTA) di setiap zona, yaitu guru yang bertugas menyeberangkan siswa-siswa di jalan raya. Jepang juga mewajibkan anak SD hingga SMP mengenal lingkungan sekitar ketika sedang berjalan menuju sekolah, seperti pasar, tempat ibadah, kantor pemerintah, objek wisata, dan lainnya.

Berangkat bersama-sama ke sekolah melatih kepedulian anak terhadap orang lain dan lingkungan. Sekolah di dekat rumah memudahkan guru mengetahui lingkungan anak. Terpenting adalah pemerintah Jepang siap dengan penerapan sistem zonasi pendidikan.

Niat Baik

Pemerintah Indonesia memang memiliki niat baik menerapkan sistem zonasi yang berkaca dari Jepang, tetapi banyak yang perlu dievaluasi. Pertama, yang harus dibenahi adalah fasilitas sekolah di Indonesia yang masih banyak yang di bawah standar.

Anak dan orang tua cenderung mencari sekolah dengan fasilitas lengkap. Hal itulah yang menyebabkan muncul sekolah favorit dan nonfavorit. Pemerintah harus melengkapi sarana dan prasarana proses pembelajaran sekolah nonfavorit agar seimbang dengan sekolah favorit, terutama di daerah terluar, terpencil, dan tertinggal.

Pemerataan sekolah negeri di setiap daerah juga penting karena ada daerah yang tak ada sekolah negeri. Kedua, terkait dengan mutu guru yang seyogianya ditingkatkan. Banyak anggapan guru di kota lebih berkualitas daripada guru di daerah terpencil.

Hilangkan anggapan tersebut dengan memberikan pelatihan-pelatihan peningkatan profesionalisme guru.B berikan gaji yang layak untuk guru honorer agar sepadan dengan kinerja. Ketiga, sosialisasi penerapan sistem zonasi harus dipikirkan lebih matang. Banyak kritik yang menyebutkan aturan zonasi kurang sosialisasi.

Banyak orang tua yang masih bingung sistem zonasi berbasis online. Kurang paham berkas yang dibawa ke sekolah adalah untuk proses verifikasi, bukan untuk pendaftaran yang paling cepat. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan harus menyiapkan sosialisasi yang lebih gencar melalui pengoptimalan pemerintah daerah.

Setiap kebijakan baru yang diterapkan memang tidak langsung berbuah manis. Banyak masalah yang mengharuskan ada evaluasi. Penerapan sistem zonasi adalah ikhtiar pemerintah dalam memajukan pendidikan Indonesia.


Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya

Kolom

Langganan Konten