Begini Reaksi MUI atas PPKM Bikinan Pemerintah

PPKM akhirnya mengundang Majelis Ulama Indonesia atau MUI bereaksi dengan meminta pemerintah melonggarkan aturan yang diterapkan.

 Logo Majelis Ulama Indonesia (Antara-Ardika)

SOLOPOS.COM - Logo Majelis Ulama Indonesia (Antara-Ardika)

Solopos.com, JAKARTA — Reaksi atas Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat akhirnya datang dari Majelis Ulama Indonesia. MUI menegaskan protokol kesehatan sesuai standar penumpasan virus corona bisa saja diterapkan, namun pemerintah smeeharusnya melonggarkan aturan yang dilakukan saat PPKM.

Ketua Umum MUI Miftachul Ahyar menyampaikan sikap tersebut saat berdialog virtual dengan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Selasa (27/7/2021). “Perlu ada pengamatan, penetapan PPKM ini tidak gebyah uyah. Misalnya ada salah satu daerah di satu kabupaten yang betul-betul aman, masih zona hijau sehingga penerapan PPKM ini tentu ada perbedaan,” katanya melalui keterangan resmi, Rabu (28/7/2021).

Baca Juga: Rayakan Kemerdekaan, 150 Orang Tewas Akibat Penembakan di AS

Menurutnya, jika penerapan PPKM tidak dipukulratakan maka kemungkinan kesempatan itu bakal menjadi salah satu solusi dalam memberikan rasa nyaman dan bakal meminimalisasi gejolak yang terjadi di masyarakat. “Masih banyak yang terjadi di masyarakat merasa beribadah dibatasi, padahal mereka merasa berada di zona hijau dan mereka siap melaksanakan protokol kesehatan. Yang dilarang itu kan kerumunan, nah definisi atau batasan kerumunan ini seperti apa? Ini juga perlu ada penjelasan,” sambungnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Bidang Fatwa MUI Kholil Nafis, mengusulkan agar protokol kesehatan lebih diperkuat, namun PPKM bisa dilonggarkan atau diperkecil areanya. “Saya ingin mempertegas, gimana kalau prokes saja yang diperkuat. PPKM ini ingin menciptakan kedisilplinan masyarakat, diantaranya penularan itu. Jadi barangkali PPKM ini bisa diperkecil lagi, artinya di area tertentu saja,” terangnya.

Mahfud MD Terima Kritik

Mendengar usulan tersebut, Mahfud MD menegaskan pemerintah sudah bekerja sekuat tenaga menekan perkembangan Covid-19. Pun begitu pemerintah mengaku perlu mendapat kritik dan masukan dari berbagai pihak atas PPKM itu, termasuk dari MUI. “Pemerintah sudah menjelas program-program di media massa, sekarang nunggu kritik yang disertai saran, apa yang kurang dari pemerintah selama ini dalam menangani covid 19,” ujarnya.

Mahfud MD menegaskan semua masukan dan usulan dari berbagai pihak, termasuk dari MUI akan menjadi pertimbangan pemerintah dalam mengambil keputusan dan langkah-langkah straregis dalam menangani Covid 19 ke depan. “Tadi ada usulan PPKM supaya dilonggarkan, tadi ada mengeluh wali santri sekarang ini sudah menjerit. Gus Kholil td juga mengusulkan yang diketatkan prokesnya saja. Oke nanti kita evaluasi sebagai masukan,” kata dia.

KLIK dan LIKE untuk lebih banyak berita Solopos

Berita Terkait

Espos Premium

Mau Donor Darah Saat Pandemi? Aman Kok!

Mau Donor Darah Saat Pandemi? Aman Kok!

Sebelum pandemi stok darah yang dimiliki PMI cukup untuk kebutuhan empat hari, pada masa pandemi berkurang menjadi hanya dua hari. Selain khawatir tertular Covid-19, masyarakat pun sulit mengakses fasilitas donor darah akibat pembatasan mobilitas.

Berita Terkini

Duh, Ada Bupati Pecat Sekda karena Akan Jadi Rival di Pilkada

Bupati Sula mencopot Sekda tanpa izin dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Ibu Mertua Mantan Presiden SBY Berpulang di Usia 91 Tahun

Kendati begitu tidak disebutkan secara detail sakit yang diderita almarhumah.

Menggali Nilai-Nilai Pancasila dan Kebajikan Hidup dari Kota Lama Semarang

Direktorat Informasi dan Kominikasi Publik menggelar dialog interaktif menggali nilai-nilai Pancasila dan pelestarian dari Kota Lama Semarang.

Pameran UVO 2021, Perajin : Lebih Praktis, Bisa Promosi dari Rumah

Para perajin usaha kecil menengah (UKM), merasa terbantu dengan gelaran UKM Virtual Expo (UVO) II 2021 yang diselenggarakan Pemprov Jateng.

Puan Maharani Terima Beasiswa PIP, Begini Kisahnya...

Rano Karno mengaku terkejut ketika ada pelajar bernama Puan Maharani dan masuk dalam program PIP.

Alhamdulillah...Tak Ada Lagi PPKM Level 4 di Jawa dan Bali

Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan akan dilakukan uji coba pembukaan mal atau pusat perbelanjaan bagi anak usia di bawah 12 tahun.

Dipuji Bank Dunia, Airlangga: Vaksinasi dan Taat Prokes Cara Menangani Pandemi

Menurut Airlangga, pemerintah juga menekankan agar vaksinasi Covid-19 dibarengi dengan penerapan protokol kesehatan (prokes).

Manfaatkan Posisi Jenderal, Napoleon Bonaparte Diduga Bisa Aniaya M Kece di Rutan Bareskrim

Napoleon Bonaparte diduga kuat bisa menganiaya Muhammad Kece di balik jeruji besi karena merasa seorang atasan.

3 Petugas Jadi Tersangka Kebakaran LP Tangerang

Tiga tersangka tersebut merupakan pegawai LP Kelas I Tangerang berinisial RE, S, dan Y.

Jokowi Bubarkan 3 BUMN, Namanya Mungkin Anda Baru Dengar

Presiden Jokowi membubarkan tiga BUMN dan menggabungkannya dengan perusahaan pelat merah lain untuk efisiensi.

Mau Donor Darah Saat Pandemi? Aman Kok!

Sebelum pandemi stok darah yang dimiliki PMI cukup untuk kebutuhan empat hari, pada masa pandemi berkurang menjadi hanya dua hari. Selain khawatir tertular Covid-19, masyarakat pun sulit mengakses fasilitas donor darah akibat pembatasan mobilitas.

Menpan RB Pastikan Tak Ada Perekrutan CPNS Tahun Depan, Hanya PPPK

Menpan RB, Tjahjo Kumolo, menyebutkan perekrutan CASN tahun depan hanya untuk PPPK tak ada CPNS.

Irjen Napoleon Berdalih Agama untuk Aniaya Muhammad Kece, Polisi: Caper!

Bareskrim Polri menilai yang dilakukan Irjen Napoleon menyebarkan surat terbuka yang menyebut aksinya menganiaya Muhammad Kece berdalih agama sekadar cari perhatian alias caper.

Terbukti Menyelundupkan Harley Davidson, Ari Ashkara Akhirnya Tak Dipenjara, Lho?

JPU mencabut banding atas vonis PN Tangerang terhadap mantan Dirut Garuda, I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra alias Ari Askhara, yang membuatnya tak dipenjara.

Tak Benarkan Tindakan Irjen Napoleon Aniaya Muhammad Kece, PBNU: Harusnya Didakwahi

PBNU tidak membenarkan melakukan kekerasan dengan alasan agama sekalipun seperti yang dilakukan Irjen Napoleon Bonaparte kepada Muhammad Kece.

10 Berita Terpopuler : Batu Keramat di Sragen Tak Bisa Dipindah - 4 Wilayah di Jateng Rawan Tsunami

Informasi tentang batu keramat di Sragen hingga wilayah rawan tsunami masuk daftar 10 berita terpopuler Solopos.com pagi ini.