Begini Pemerintah Atur Operasional Industri saat PPKM

Solopos.com, JAKARTA — Setelah terbukti lamban menerapkan pembatasan sektor non esensial sehingga gubernur terpaksa turun tangan, pemerintah pusat kini mengatur tindak yang mestinya dilakukannya saat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Pemerintah mengklaim operasional industri manufaktur saat PPKM telah diatur dengan Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian.

Aktivitas pada industri berorientasi ekspor juga dipastikan terus didorong demi menghindari risiko kehilangan pasar. “Khusus industri sudah diatur dalam IOMKI Kementerian Perindustrian, tentu ini menyesuaikan dengan IOMKI dan di sana protokol kesehatan sudah jelas. Untuk yang berorientasi ekspor tentu kami akan terus dorong karena kewajiban. Selain itu ada risiko kehilangan pasar,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers, Rabu (21/7/2021).

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Baca Juga: Australia Siap Bantu Indonesia Kirimkan 2,5 Juta Vaksin Astra Zeneca

Airlangga juga mengatakan pemerintah tidak memberi relaksasi khusus terhadap operasional industri atau pabrik yang telah melakukan vaksinasi terhadap seluruh pekerjanya. Dia mengatakan vaksinasi merupakan upaya menyeluruh yang menjangkau masyarakat secara luas untuk mencapai kekebalan komunitas tanpa melihat klaster.

“Vaksinasi dan penyebaran tidak hanya di industri. Sifat industri bukan klaster terpisah dari masyarakat, targetnya tetap herd immunity. Bagaimanapun ketika pekerja sudah divaksin dan kembali ke lingkungannya yang belum semua divaksinasi, efek ping-pong itu selalu ada,” paparnya.

Harapan Pelaku Usaha

Sebelumnya, pelaku usaha di dalam negeri berharap pemerintah dapat memberi izin operasional penuh terhadap industri manufaktur yang bersifat kritikal, esensial, atau berorientasi ekspor, seiring dengan berlanjutnya kebijakan PPKM. Pengusaha berkomitmen untuk menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan memastikan vaksinasi pekerja dilaksanakan dengan cepat untuk menjamin keamanan.

“Saat ini kami telah menjalankan semua ketentuan pemerintah. [Karena itu] Kami mengajukan bagaimana pentingnya melihat bagaimana ekonomi tetap berjalan, terutama manufaktur yang sifatnya sektor kritikal, esensial dan berorientasi ekspor. Jangan sampai pasar kita diambil negara lain jika kita tidak bisa memenuhi permintaan. Kami merekomendasikan sektor-sektor ini untuk bisa beroperasi 100 persen,” kata Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid dalam konferensi pers virtual, Rabu (21/7/2021).

KLIK dan LIKE untuk lebih banyak berita Solopos