Ilustrasi ponsel dan pengisi daya. (Reuters)

Solopos.com, SOLO – Pemerintah terus menggodok peraturan menteri soal validasi International Mobile Equipment Identity (IMEI) dan nasib ponsel black market (BM). Kementerian Perindustrian (Kemenperin) bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) serta Kementerian Perdagangan (Kemendag) bakal memblokir ponsel ilegal di Indonesia. regulasi tersebut akan ditandatangani pada 17 Agustus 2019.

Mekanisme pemblokiran itu dilakukan dengan menjadikan IMEI sebagai acuan. IMEI yang tidak terdaftar pada mesin indentifikasi milik Kemenperin akan diblokir oleh operator seluler. Dengan demikian, ponsel tidak akan bisa dipakai.

Kebijakan tersebut mengundang berbagai pertanyaan. Salah satunya adalah bagaimana nasib ponsel ilegal yang dibeli sebelum 17 Agustus 2019. Pihak Kemenperin memastikan, ponsel BM yang sudah dimiliki sebelum 17 Agustus 2019 tidak akan langsung diblokir.

Lewat akun Instagram @kemenperin_ri, Selasa (9/7/2019), Kemenperin menjelaskan, ponsel BM yang sudah dimiliki sebelum 17 Agustus 2019 akan mendapatkan pemutihan yang regulasinya sedang disiapkan. Pemutihan adalah periode yang memungkinkan pemilik ponsel BM meregistrasi nomor IMEI ke database Kemenperin. Sehingga ponsel tidak akan diblokir setelah regulasi terapkan.

Selanjutnya, Kemenperin menegaskan ponsel BM yang dibeli di luar negeri setelah 17 Agustus 2019 dipastikan tidak bisa dipakai. “HP impor yang dibeli setelah 17 Agustus tidak dapat dipakai di Indonesia,” tegas Kemenperin.

Pihak Kemenperin mengimbau masuarakat tidak perlu panik dan terburu-buru mengecek nomor IMEI ponsel yang dipakai terdaftar atau tidak. Sebab, sampai saat ini Kemenperin masih mempersiapkan halaman tersebut.

Halaman cek IMEI sedang disiapkan. Jadi, masyarakat tidak perlu terburu-buru mengecek IMEI HP. Kemenperin mengumpulkan data IMEI yang disamakan dengan operator untuk aplikasi cek IMEI,” imbuh Kemenperin.


Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya

Kolom

Langganan Konten