Begini Harapan Warga Sragen atas Pilkada 2020

Solopos.com, SRAGEN — Pemilihan Umum Kepala Daerah Sragen bakal dilaksanakan pemungutan suaranya Rabu (9/12/2020) mendatang. Akankah Pilkada Sragen 2020 bakal memunculkan harapan atas Bumi Sukowati lebih baik di masa depan.

Berikut ini harapan warga Kabupaten Sragen, Jawa Tengah atas pergelaran pilkada yang kerap dijuluki pesta demokrasi tersebut:

Promosi Lebaran Zaman Now, Saatnya Bagi-bagi THR Emas dari Pegadaian

Warna Cat hingga Ikan Koi, Berikut Hal-Hal yang Diyakini Mendatangkan Hoki

Sugiarsi, Ketua Aliansi Peduli Perempuan Sukowati (APPS)

Pesan saya kepada calon bupati dan wakil bupati adalah wujudkan kesetaraan dan keadilan gender di Bumi Sukowati. Mari sukseskan program Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (Puspa) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Program dari Puspa itu gerakan Three Ends yang meliputi tiga hal yakni hentikan kekerasan perempuan dan anak, hentikan human trafficking dan hentikan kesenjangan ekonomi perempuan dengan meningkatkan produktivitas ekonomi perempuan. Kesetaraan dan keadilan gender di Bumi Sukowati masih perlu ditingkatkan karena gender related development Index (GDI) dan gender empowerment measure (GEM) masih rendah meski gross domestic product (GDP) atau produktivitas ekonomi perempuan sudah membaik.

Untuk GDI, Sragen masih menempati urutan kelima dari tujuh kabupaten kota di Soloraya. Untuk GEM tentu masih jauh dari harapan mengingat dari 45 anggota DPRD Sragen, hanya ada tiga perempuan. Perlu ditingkatkan lagi partipasi perempuan di tempat pengambilan keputusan, baik di lembaga eksekutif maupun legislatif. Dalam Musrenbangda tahun lalu, saya pernah mengusulkan supaya partisipasi perempuan di lembaga pengambil keputusan di tataran eksekutif lebih ditingkatkan mengingat GEM masih rendah.

Prabowo Subianto & Fadli Zon Posting Pangeran Diponegoro, Apa Maunya?

Johan Wahyudi, warga Donoyudan, Kalijambe, Sragen.

Pilkada Sragen tetap harus dilaksanakan. Lancar tanpa ada isu SARA. Protokol kesehatan perlu diterapkan karena masyarakat antusias menggunakan hak pilihnya. Pemimpin itu perlu menjaring aspirasi masyarakat sebelum membuat kebijakan. Tujuannya agar pembangunan lebih efektif. Misalnya, kalau jalan sudah baik, sebaiknya dialihkan ke pembangunan di sektor lain yang butuh penanganan cepat.

Harapan saya sederhana saja. Apa yang jadi kebutuhan masyarakat, tersedia. Mungkin mahal sedikit tidak apa-apa. Tapi barangnya ada. Contohnya pupuk. Sekarang sudah barang tidak ada, mahal pula.

Sektor pendidikan harus mendapatkan prioritas karena ini berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia. Agar muridnya pintar, gurunya harus lebih pintar. Karena itu, diperlukan pelatihan peningkatan kualitas guru. Seiring perkembangan teknologi, guru perlu meng-up grade keilmuannya. Pandemi Covid-19 mestinya jadi batu loncatan untuk menyusun program peningkatan kualitas guru berbasis teknologi informasi.

KLIK dan LIKE untuk lebih banyak berita Solopos