kartu indonesia sehat (KIS). (Solopos-Dok)

Solopos.com, SOLO—Warga miskin di Kota Bengawan yang memiliki -warga-solo-terkaver-jaminan-kesehatan-pada-februari-2018" title="Seluruh Warga Solo Terkaver Jaminan Kesehatan pada Februari 2018">Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kartu Indonesia Sehat (-solo-bagikan-1.118-kis-di-pengujung-2018" title="Pemkot Solo Bagikan 1.118 KIS di Pengujung 2018">KIS) tetap bisa mendapatkan dispensasi saat mengakses layanan kesehatan.

Mereka tetap dapat menerima pelayanan seperti peserta Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Hal tersebut dilakukan karena Pemerintah Kota (Pemkot) Solo telah meraih predikat Universal Health Coverage (UHC).

UHC atau Jaminan Kesehatan Semesta bertujuan memastikan semua orang mendapatkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan tanpa harus mengalami kesulitan pembayaran.

Kepala Dinas Kesehatan Kota (DKK) Solo, Siti Wahyuningsih, mengatakan dengan UHC, warga -solo-tak-mampu-bayar-bpjs-kesehatan-hubungi-kelurahan-segera" title="Warga Solo Tak Mampu Bayar BPJS Kesehatan? Hubungi Kelurahan Segera">tak mampu yang sakit dan terpaksa rawat inap bisa memberitahukan kepada pengelola RS. Saat itu juga RS wajib memberikan layanan sesuai pemegang JKN-KIS.

“Kemudian rumah sakit memberikan surat keterangan rawat inap kepada keluarga pasien untuk diserakan ke kantor DKK. Surat itu dilampiri dengan kartu keluarga [KK] dan kartu tanda penduduk [KTP],” kata Wahyuningsih kepada wartawan, Jumat (22/2/2019).

DKK kemudian meneruskan dokumen tersebut ke BPJS Kesehatan untuk dibuatkan kartu JKN-KIS. Kartu tersebut langsung berlaku dan bisa dipakai di hari yang sama.

Kemudahan tersebut diberikan agar masyarakat kurang mampu di Kota Solo bisa mendapatkan jaminan kesehatan. Per Februari ini, tercatat masih ada 1,68 persen dari total jumlah penduduk yang belum memiliki JKN KIS. Sehingga, mereka yang sudah terdaftar mencapai 554.365 jiwa atau 98,32 persen.

“Kemudahan ini seharusnya mendorong warga untuk segera mendaftar ke RT dan kelurahan. Jangan menunggu sampai sakit,” kata Ning, sapaan akrabnya.

Langkah proaktif warga adalah cara paling tepat untuk mendorong terwujudnya UHC 100 persen. Jumlah warga yang belum memiliki JKN-KIS yang tak sampai dua persen itu bisa jadi sudah terdaftar melalui perusahaan tempatnya bekerja atau mengikuti JKN-KIS mandiri.

“Makanya kami juga garap lewat sektor pekerja, terus yang mampu bisa bayar sendiri. Nah, yang enggak mampu mudah-mudahan enggak banyak. Intinya JKN-KIS tanggung jawab bersama. Bayi lahir ceprot saja sudah mendapatkan JKN-KIS lewat program Sapu Kuwat,” kata Ning.

Program Sapu Kuwat adalah singkatan dari Satu Paket Urusan Kependudukan Warga Terpenuhi. Wali Kota Solo, F.X. Hadi Rudyatmo, mengatakan program ini dikhususkan untuk bayi baru lahir dari ibu kandung yang sudah menjadi peserta JKN-KIS. Dari segmen PBI domisili Kota Solo, nantinya juga langsung aktif menjadi peserta JKN-KIS dengan segmen PBI APBD.

Selain jaminan kesehatan bagi bayi, ibu kandung secara administrasi juga langsung mendapat lima berkas, yakni akta kelahiran, kartu keluarga (KK), kartu identitas anak (KIA), kartu JKN sementara dan buku Bolo Kuncoro (Bocah Solo Tekun Maca aksara).

 

Avatar
Editor:
Syifaul

Tulis Komentar Anda

Berita Terkait

Berita Terkini Lainnya

Kolom

Langganan Konten