Begini Ancaman Danrem Bila Ada Aparat TNI Tidak Netral dalam Pilkada

Solopos.com, SRAGEN -- Komandan Korem (Danrem) 074/Warastratama, Kolonel Inf Rano Tilaar, meminta semua aparat TNI menjaga netralitas dalam Pilkada.

Hal itu disampaikan Danrem di sela-sela kegiatan serah terima jabatan Komandan Yonif (Danyon) Raider 408/Suhbrastha dari Letnan Kolonel (Letkol) Inf. Yefta Sangkakala kepada Letkol Inf. Ade Afri Verdaniex di GOR Ahmad Yani 408 Sragen, Selasa (8/12/2020).

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Pada kesempatan itu, Danrem mengingatkan bunyi Pasal 39 dalam UU No. 34/2004 tentang TNI.

10 Berita Terpopuler : Kapolri Instruksikan Anggotanya Pakai Rompi Antipeluru

Dia menegaskan ada empat hal yang tidak boleh dilakukan oleh anggota TNI aktif. Empat hal itu adalah maju menjadi calon anggota legislatif (caleg), ambil bagian dalam kontestan politik Pilkada, melaksanakan bisnis dan terlibat politik praktis.

“Itu koridor TNI dalam menyikapi semua kontestasi politik baik pilpres, pileg dan pilkada. Sanksinya tegas dan keras, sesuai dengan kesalahan yang dilakukan,” tegas Danrem.

Danrem menyebutkan jenis sanksi yang bisa diterima aparat TNI bila kedapatan tak mampu menjaga netralitas dalam Pilkada.

Liga Champions: Sumbang 2 Gol, Ronaldo Bawa Juventus Tuntaskan Revans Atas Barcelona

Bila kesalahan aparat itu masih dalam tataran melanggar kedisplinan, maka sanksi displin akan disiapkan.

Pengadilan Militer

Namun, kalau kesalahan aparat mengandung unsur pidana, maka aparat tersebut akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di pengadilan militer.

“Penyidikannya akan dilakukan Polisi Militer, pengusutannya oleh Oditur Militer dan diajukan ke Pengadilan Militer,” tegas Danrem.

116 Pemilih Pilkada Solo Belum Rekam Data E-KTP Hingga H-1, Masih Bisa Mencoblos?

Beberapa hal yang patut diwaspadai dalam Pilkada, kata Danrem, antara lain kegiatan mobilisasi massa pendukung pasangan calon bupati dan wakil, beredarnya kampanye hitam, sabotase surat suara dan lain-lain.

“Secara teknis, kerawanan dalam Pilkada itu menjadi tanggung jawab Polri. Kami anggota TNI hanya membantu Polri dalam mengamankan Pilkada. Nanti akan kami distribusikan anggota dengan jumlah yang proporsional, sesuai dengan kondisi geografi dan potensi ancaman,” papar Danrem.