Beberapa Pasal RKUHP Mengancam Iklim Usaha dan Investasi

Ichwan Prasetyo ,

Ichwan Prasetyo

Senin, 15 Agustus 2022 - 19:08 WIB

SOLOPOS.COM - Seorang mahasiswa mengangkat poster dalam unjuk rasa menggugat Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) di DPRD Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (6/7/2022). Mereka menuntut pemerintah dan DPR membuka draf RKUHP yang mereka nilai mengandung sejumlah pasal bermasalah yang merugikan publik. (Antara/Jessica Helena Wuysang)

Solopos.com, SOLO – Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang kini belum selesai dibahas DPR bersama pemerintah mengandung pasal-pasal yang mencampuri urusan sektor privat dunia usaha.

Pasal-pasal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengganggu iklim berusaha dan berinvestasi di Indonesia. Pemerintah dan DPR kembali melanjutkan pembahasan RKUHP yang pada 2019 terhenti setelah ditolak banyak elemen masyarakat.