Beban Operasional Makin Tinggi, Agen Mitra Ninja Xpress Tolak Skema Komisi Baru

Agen mitra perusahaan jasa layanan logistik last mile Ninja Xpress menolak skema baru pemberian komisi.

 Foto ilustrasi jasa pengiriman paket (JIBI/dok)

SOLOPOS.COM - Foto ilustrasi jasa pengiriman paket (JIBI/dok)

Solopos.com, JAKARTA — Agen mitra perusahaan jasa layanan logistik last mile Ninja Xpress menolak skema baru pemberian komisi.

Penolakan tersebut disampaikan oleh beberapa agen yang datang untuk bermediasi dengan pihak manajemen ke Kantor Pusat Ninja Xpress di Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (27/9/2022).

PromosiTokopedia Card Jadi Kartu Kredit Terbaik Versi The Asian Banker Awards 2022

Menurut perwakilan agen, mediasi sudah dilakukan beberapa kali sebelumnya. Arisandi Sorealana, seorang perwakilan agen dari Kawasan Priangan Timur, menilai skema baru tidak masuk akal dengan beban operasional semakin tinggi seperti bahan pokok maupun BBM.

Dia menjelaskan bahwa para agen menolak skema komisi yakni sekitar 12 persen dari yang dibayarkan dari marketplace ke Ninja Xpress.

“Misalnya dibayarkan Rp5.000 itu unit price ongkir yang dibayarkan marketplace ke Ninja [Xpress]. Mitranya [agen] dapat 12 persen dari Rp5.000. Masuk akal gak buat operasional kami? Gak nutup [biaya operasi],” ujar Arisandi, Selasa (27/9/2022) seperti dilansir Bisnis.

Baca Juga: Kerja Sama IMT-GT Fokus kepada 5 Koridor Ekonomi Ini

Menurut pengakuannya, skema komisi itu sudah berlaku sejak Januari 2022. Arisandi dan para agen yang hadir pada mediasi dengan Ninja Xpress hari ini lalu menuntut agar penerapan komisi dikembalikan ke skema sebelumnya yakni yang berlaku sampai Desember 2021 lalu.

Sebelumnya, komisi yang diberikan kepada agen mitra sebesar Rp1.500 per paket, dan jika melebihi target bisa mendapatkan bonus.

“Kami akan terus berjuang sampai kami dapat kepastian komisi yang diterapkan sama dengan komisi yang berlaku sampai dengan Desember 2021. Juga tahun depan kami akan terus berjuang agar komisi kami untuk tetap karena operasional trennya bukan turun, tapi naik,” lanjutnya.

Adapun, Ninja Xpress membenarkan bahwa adanya perubahan skema komisi dan penalti mitra Ninja Xpress. Perubahan itu dinilai guna meningkatkan kualitas pelayanan pengiriman terhadap seluruh shipper Ninja Xpress baik melalui marketplace maupun non-marketplace.

Baca Juga: Intip Besaran Modal Buka Usaha Agen Ekspedisi Beserta Syaratnya

Namun, perusahaan startup logistik itu mengatakan bahwa skema baru ini masih di tahap sosialisasi atau belum diterapkan. Perubahan skema tersebut juga sebelumnya sudah didiskusikan dengan berbagai pihak meliputi mitra, shipper/UKM, dan perusahaan secara internal.

“Kami membenarkan bahwa adanya perubahan skema untuk teman-teman mitra. Tapi sekali lagi, bukan satu sisi, tapi sudah melalui diskusi. Dan ini sudah diskusi kedua,” ujar Head of Public Relations Ninja Xpress Ribka Pratiwi.

Ribka pun mewajarkan bahwa adanya penolakan dan mengaku terbuka untuk diskusi terkait dengan skema baru tersebut. Dia menyebut salah satu perubahan skema yakni biaya komisi khusus yang wajib diberikan mitra kepada UKM kini dibebankan kepada perusahaan.

“Itu salah satu perubahannya. Yang lain seperti penjemputan maka ada penalti dan lain-lain. Tapi balik lagi kita sesuaikan dengan diskusi,” ujarnya.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul: Agen Mitra Ninja Xpress Tolak Skema Komisi Baru, Ini Tuntutannya

Daftar dan berlangganan Espos Plus sekarang. Cukup dengan Rp99.000/tahun, Anda bisa menikmati berita yang lebih mendalam dan bebas dari iklan dan berkesempatan mendapatkan hadiah utama mobil Daihatsu Rocky, sepeda motor NMax, dan hadiah menarik lainnya. Daftar Espos Plus di sini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Solopos.com - Panduan Informasi dan Inspirasi

Berita Terkait

Berita Lainnya

      Berita Terkini

      Penumpang Saat Nataru Bisa Capai 3,62 Juta Orang, Baru 367 Pesawat Serviceable

      Kemenhub mencatat jumlah pesawat yang siap dan dinyatakan laik terbang untuk melayani perjalanan masyarakat pada periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) mencapai 367 unit.

      Tidak Kantongi Izin OJK, Bank Emas Terancam Denda Rp600 Miliar

      Lembaga jasa keuangan (LJK) yang melayani kegiatan usaha bank bullion atau bank emas tanpa restu dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat dikenai sanksi pidana hingga sanksi denda hingga Rp600 miliar.

      Inflasi Berpotensi Melambat pada Januari 2023, namun Kenaikan Diwaspadai

      Responden Survei Penjualan Eceran oleh Bank Indonesia meyakini akan terjadi penurunan laju inflasi pada Januari 2023. Namun, tetap terdapat kekhawatiran kenaikan setelahnya.

      Bakal Diawasi OJK, Begini Tanggapan Asosiasi Pedagang Kripto

      Tugas pengaturan dan pengawasan terhadap aset kripto akan dialihkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) seperti diamanatkan Rancangan Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) atau omnibus law keuangan.

      Siap-Siap, Kegiatan Usaha Bank Emas Tanpa Izin OJK Bisa Terancam Pidana

      Lembaga jasa keuangan (LJK) yang melakukan kegiatan usaha bank bullion atau bank emas tanpa restu dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat dikenai sanksi pidana.

      Isu Ketahanan Pangan Penting untuk Perekonomian Jateng ke Depan

      Selain potensi risiko global, potensi risiko domestic juga harus mendapat perhatian untuk perekonomian ke depan, termasuk untuk wilayah Jawa Tengah (Jateng).

      OJK Bakal Awasi Pasar Kripto, Ini Dampaknya Menurut Pengamat

      Berpindahnya fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap aset kripto ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Rancangan Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) dinilai akan berimbas positif terhadap perkembangan instrumen tersebut di Indonesia.

      Tambang Batu Bara di Sawahlunto Meledak, ESDM Selidiki Penyebabnya

      Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih menyelidiki penyebab meledaknya tambang batu bara di Sawahlunto, Sumatra Barat pada Jumat (9/12/2022) pagi.

      Kepanjangan BPR Diubah Jadi Bank Perekonomian Rakyat, Ini Kata Sri Mulyani

      Berdasarkan Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) atau Omnibus Law Keuangan, nama Bank Perkreditan Rakyat (BPR) diubah menjadi Bank Perekonomian Rakyat.

      Unik! Ada Pohon Natal Terbuat dari Produk UMKM di Harris Pop! Hotel Solo

      Harris Pop! Hotel Solo mendirikan tiga pohon natal dengan konsep unik untuk menyambut perayaan natal tahun 2022.

      Apartemen Meikarta Kembali Bermasalah, Pengembang Buka Suara

      PT Lippo Cikarang Tbk. (LPCK) selaku pengembang Apartemen Meikarta yang dianggap bermasalah oleh konsumen akhirnya buka suara.

      OJK Terbitkan Ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit BPR dan BPRS

      OJK menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/2022 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit BPR dan Batas Maksimum Penyaluran Dana BPRS.

      Jelang Akhir Tahun Harga Pangan Cenderung Naik, Minyak dan Gula Pasir Melejit

      Harga sejumlah komoditas pangan terpantau naik pada Jumat (9/12/2022) hari ini, terutama untuk minyak goreng dan gula pasir.

      Proyek Meikarta Diduga Bermasalah, Ratusan Konsumen Tuntut Pengembalian Dana

      Proyek apartemen Meikarta yang dibangun oleh PT Lippo Karawaci Tbk. (LPKR) diduga bermasalah.

      Melejit Jelang Akhir Pekan! Cek Harga Emas Pegadaian, Jumat 9 Desember 2022

      Harga emas yang dijual di Pegadaian Rabu (6/12/2022) hari ini, terpantau turun untuk Antam dan cetakan UBS.