BBM naik, Polri petakan dampak sosial

Jakarta [SPFM], Polri memetakan kemungkinan adanya dampak sosial yang mungkin terjadi jika harga bahan baker minyak (BBM) naik. Kabareskrim Mabes Polri, Komjen Sutarman, usai rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (29/2) meyakini dampak sosial setiap keputusan yang menyangkut masalah publik pasti akan terjadi sehingga harus diantisipasi.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Timur Pradopo pekan lalu meminta jika masyarakat menemukan adanya penimbun BBM, segera melaporkannya. Sebab fenomena penimbunan BBM bukan tidak mungkin akan terjadi saat harga BBM meningkat. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan harga minyak dunia rata-rata saat ini sudah mencapai 115 dolar Amerika Serikat per barel. Pemerintah menyatakan terpaksa akan menaikkan harga BBM subsidi untuk menekan anggaran subsidi yang bakal bengkak.

Promosi Antara Tragedi Kanjuruhan dan Hillsborough: Indonesia Susah Belajar

Sementara itu, untuk mengantisipasi peningkatan jumlah penduduk miskin akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), pemerintah menyiapkan empat paket kebijakan, yakni bantuan langsung sementara masyarakat, tambahan beras miskin, subsidi siswa miskin, dan subsidi transportasi. Empat kebijakan ini dianggap solusi tercepat untuk mencegah bertambahnya penduduk sangat miskin, miskin, dan yang berada sedikit di atas garis kemiskinan (near poor).

Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, di Jakarta Rabu (29/2) mengatakan, berdasar datanya, jumlah penduduk miskin dan sangat miskin mencapai 29,9 juta jiwa. Adapun untuk kategori near poor mencapai 30 juta jiwa. Sedangkan perkiraan total anggaran yang akan dialokasikan pemerintah bagi empat paket bantuan ini mencapai 30 triliun rupiah. Untuk bantuan langsung sementara masyarakat, bentuknya sama dengan bantuan langsung tunai (BLT). Namun demikian, sampai saat ini pemerintah belum menetapkan jumlah bantuan yang akan diberikan untuk satu rumah tangga. [dtc/kcm/dtp]