SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi

Jakarta [SPFM], Pemerintah dinilai akan sulit menekan bobol-nya kuota BBM Bersubsidi atau  premium, meskipun fungsi pengawasan melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas diperketat) Pengamat Perminyakan Pri Agung Rakhmanto saat dihubungi Sabtu (28/5) mengatakan, Pemerintah justru semakin terlihat tidak kongkrit, dengan  mengendalikan Premiun melalui pengetatan fungsi BPH Migas. Pri Agung menambahkan, sedangkan untuk melakukan penambahan personel BPH Migas yang memang masih kurang, untuk melakukan pengawasan distribusi BBM bersubsidi pun juga sulit. Pasalnya, secara birokrasi, hal tersebut tidak mudah, dan banyak yang perlu dilihat, termasuk segi anggaran pemerintah. Sementara itu  Pri Agung menilai, akibat aturan yang belum jelas, maka masih ada tindak penyelewengan terhadap BBM Bersubsidi.[dtc/hen]

Promosi Mendamba Ketenangan, Lansia di Indonesia Justru Paling Rentan Tak Bahagia

Ekspedisi Mudik 2024
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya