SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Jakarta [SPFM], Pemerintah dinilai akan sulit menekan bobol-nya kuota BBM Bersubsidi atau premium, meskipun fungsi pengawasan melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas diperketat) Pengamat Perminyakan Pri Agung Rakhmanto saat dihubungi Sabtu (28/5) mengatakan, Pemerintah justru semakin terlihat tidak kongkrit, dengan mengendalikan Premiun melalui pengetatan fungsi BPH Migas. Pri Agung menambahkan, sedangkan untuk melakukan penambahan personel BPH Migas yang memang masih kurang, untuk melakukan pengawasan distribusi BBM bersubsidi pun juga sulit. Pasalnya, secara birokrasi, hal tersebut tidak mudah, dan banyak yang perlu dilihat, termasuk segi anggaran pemerintah. Sementara itu Pri Agung menilai, akibat aturan yang belum jelas, maka masih ada tindak penyelewengan terhadap BBM Bersubsidi.[dtc/hen]