Solopos.com, WONOGIRI — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Wonogiri tak meminta tambahan anggaran untuk pengawasan pemilihan kepala daerah (pilkada), 9 Desember mendatang.
Bawaslu Wonogiri dapat mengoptimalisasi anggaran pilkada awal yang sedianya digelar 23 September senilai Rp10,1 miliar dengan cara merasionalisasi.
Promosi Mitsubishi XForce: Stylish untuk Wanita, Praktis buat Ibu Muda
Koordinator Divisi (Kordiv) Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) Bawaslu Wonogiri, Isnawanti Sholihah, kepada
Peringatan! Objek Wisata di Wonogiri Tak Boleh Buka Dulu
Yakni anggaran kegiatan tatap muka, seperti rapat koordinasi (rakor), sosialisasi kepada masyarakat, dan sosialisasi kepada stakeholder, dan bimbingan teknis (bintek).
Seluruh kegiatan Bawaslu Wonogiri itu ditiadakan untuk menghemat anggaran. Namun, ada beberapa kegiatan rakor yang tetap digelar bersifat sangat penting. Pelaksanaannya pun akan disesuaikan dengan perkembangan kasus Covid-19.
Dari rasionalisasi itu menghasilkan efisiensi anggaran senilai Rp2,296 miliar dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan tambahan dengan nilai yang sama.
“Anggaran kegiatan yang ditiadakan itu dialihkan untuk pengadaan APD [alat pelindung diri] bagi penyelenggara di lingkup Bawaslu dari tingkat kabupaten hingga pengawas TPS [tempat pemungutan suara]. Total penyelenggara di Bawaslu ada 2.489 orang, sudah termasuk tambahan pengawas TPS 101 orang,” kata perempuan yang akrab disapa Isna itu saat dihubungi.
Solopos Beri Penghargaan Khusus Inovasi Bidang Seni SBBI 2020 untuk Didi Kempot
APD yang diadakan dengan anggaran Bawaslu Wonogiri berupa pelindung muka atau face shield, masker, sabun pencuci tangan tanpa bilas atau hand sanitizer, sarung tangan, dan vitamin.
Penyediaan APD dilaksanakan Bawaslu dalam tiga tahap pengawasan, yakni tahapan pengawasan pemutakhiran data, pengawasan kampanye, dan pemungutan dan penghitungan suara.
Selamat! Inilah Merek Pemenang SBBI Award 2020
Selain pengadaan APD, anggaran digunakan untuk pengadaan sarana sosialisasi spanduk, leaflet, pamflet, dan siaran radio. Sarana itu sebagai ganti sosialisasi tatap muka dengan masyarakat yang sudah ditiadakan.
Selain itu anggaran Bawaslu Wonogiri untuk mengaver iuran jaminan sosial ketenagakerjaan yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan bagi badan adhoc di tingkat kecamatan, desa, hingga TPS.
Penambahan Masa Kerja
Iuran tersebut disesuaikan masa kerja masing-masing badan adhoc. Anggaran juga untuk mengaver kebutuhan yang timbul akibat adanya penambahan masa kerja Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dari sebelumnya 11 bulan menjadi 12 bulan.
Kebutuhan itu seperti untuk honor dan operasional. Selain itu guna meningkatkan akses Internet bagi di kantor Panwascam untuk
mengoperasikan aplikasi rapat tatap muka secara dalam jaringan (daring) atau online.
Tempat Ibadah Di Sukoharjo Wajib Kantongi Surat Bebas Covid-19
Ini harus dianggarkanBawaslu Wonogiri karena koordinasi pada masa pandemi Covid-19 wajib secara daring.
“Kami tak merekayasa perencanaan anggaran dibuat dengan aplikasi mengikuti petunjuk Bawaslu Jawa Tengah. Dengan begitu penggunaan
anggaran hasil rasionalisasi sudah sangat jelas peruntukannya,” imbuh Isna.