Bawaslu Sukoharjo Tambah 8 Desa Antipolitik Uang, Mana Saja?
Ilustrasi politik uang dan politisasi SARA. (Solopos.com-Dok.)

Solopos.com, SUKOHARJO — Badan Pengawas Pemilu Sukoharjo menargetkan membentuk delapan desa pengawasan dan antipolitik uang pada 2021. Pendidikan politik terhadap pemilih pemula bakal digenjot Bawaslu Sukoharjo untuk mempertahankan tingkat partisipasi pemilih pada pemilu.

Pernyataan ini disampaikan Ketua Bawaslu Sukoharjo, Bambang Muryanto, saat ditemui wartawan di Sukoharjo, Selasa (23/2/2021). Sebelumnya, Bawaslu Sukoharjo telah membentuk enam desa pengawasan dan antipolitik uang menjelang bergulirnya pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Sukoharjo 2020.

Ketiga desa antipolitik uang yakni Desa Ngrombo di Kecamatan Baki, Desa Tegalsari di Kecamatan Weru dan Desa Gonilan di Kecamatan Kartasura. Sementara itu, tiga desa pengawasan pemilu yakni Desa Krajan di Kecamatan Gatak, Desa Polokarto di Kecamatan Polokarto dan Desa Kunden di Kecamatan Bulu.

Baca Juga: 7 Tanaman Ini Kata Fengsui Bawa Hoki & Kekayaan

“Tahun ini, kami ingin menambah delapan desa pengawasan dan antipolitik uang. Sehingg jumlah total desa pengawasan dan antipolitik uang sebanyak 14 desa,” kata dia, Selasa.

Bambang menyebut pembentukan desa antipolitik uang melibatkan perangkat desa, tokoh masyarakat serta berbagai elemen masyarakat. Mereka merupakan figur panutan masyarakat setempat. Mereka bakal menyebar virus antipolitik uang kepada masyarakat setempat.

Gerakan antipolitik uang bakal diimplementasikan di masing-masing desa. Gerakan antipolitik uang menitikberatkan pengawasan partisipatif masyarakat setempat. Mereka diajak untuk berani melapor ke Bawaslu apabila mengetahui ada pelanggaran pemilu. “Meski tidak ada kontestasi politik gerakan antipolitik uang tetap digeber selama setahun. Kami ingin membangun kesadaran masyarakat agar menolak politik uang saat pemilu,” ujar dia.

Baca Juga: Akhirnya, Dayana Jadi Trending Topic Twitter Juga

Selama ini, Bawaslu telah melakukan kegiatan pengawasan partisipatif pemilu dengan sasaran anggota organisasi kemasyarakatan (ormas), pemuda dan penyandang disabilitas. Desa antipolitik uang bakal menginisiasi desa dan kelurahan lain untuk menggaungkan antipolitik uang pada event politik pada masa mendatang.

Anggota Divisi Data, Informasi dan Hukum Bawaslu Sukoharjo, Muladi Wibowo, mengatakan Bawaslu bakal menggenjot pendidikan politik dengan sasaran para pemilih pemula yakni pelajar dan mahasiswa. Anggota Bawaslu bakal menggandeng sekolah dan perguruan tinggi (PT) untuk memberikan materi pendidikan politik.

Langkah ini dilakukan untuk mempertahankan tingkat partisipasi pemilu dalam Pilkada Sukoharjo 2020 yakni 78,55%. “Saat ini, kegiatan belajar mengajar masih menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) pada masa pandemi Covid-19. Materi pendidikan politik bisa disampaikan secara virtual kepada para pelajar dan mahasiswa,” kata dia.

KLIK dan LIKE untuk lebih banyak berita Solopos



Berita Terkini Lainnya








Kolom