Ilustrasi pemilu. (Solopos/dok)

Solopos.com, SUKOHARJO -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sukoharjo akan mendaftarkan 1.638 anggota panitia pengawas kecamatan (panwascam) dan pengawas pemilu tingkat desa/kelurahan ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Langkah ini sebagai upaya memberi jaminan perlindungan bagi para petugas Bawaslu. Berkaca pada pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 lalu, banyak penyelenggara pemilu sakit, bahkan beberapa di antaranya meninggal dunia.

Koordinator Divisi Hukum Data dan Informasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sukoharjo Muladi Wibowo mengatakan telah berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sukoharjo ihwal rencana mendaftarkan seluruh anggota panwascam dan panitia pemilihan distrik (PPD) atau tingkat desa/kelurahan.

"Kami berupaya memberikan perlindungan jaminan baik kesehatan dan keselamatan bagi petugas Bawaslu. Tahun lalu program ini tidak ada," kata dia saat berbincang dengan Solopos.com, Minggu (15/12/2019).

Sukoharjo Ranking 5 Penarik Investor di Jateng, Tapi Kok Banyak Jalan Rusak

Secara keseluruhan jumlah anggota panwascam dan PPD yang akan didaftarkan dalam program BPJS Ketenagakerjaan ada 1.638 orang. Perinciannya di masing-masing kecamatan ada tiga anggota panwascam dengan masa kerja 11 bulan sejak tahapan Pilkada hingga setelah pemungutan suara.

Kemudian panwascam membentuk pengawas tingkat desa di mana masing-masing terdapat satu pengawas dengan masa kerja selama tujuh bulan. "Kami akan mengupayakan jaminan sosial kepada penyelenggara khususnya pengawas pemilihan mulai dari pengawas kecamatan hingga pengawas TPS," katanya.

Muladi berharap kerja sama dengan BPJS bisa memberikan jaminan perlindungan sosial jika terjadi kecelakaan kerja maupun jaminan kematian. Selain itu honor pengawas Pilkada 2020 juga akan mengalami kenaikan.

Siap-Siap! Hasil Seleksi Administrasi CPNS Boyolali 2019 Diumumkan Besok

Ketua panwascam menjadi Rp1.850.000 atau meningkat Rp20.000 dan anggota Rp 1.600.000 atau naik Rp15.000.

Koordinator Divisi Penyelenggara Sengketa Bawaslu Sukoharjo Eko Budiyanto menilai pentingnya menggandeng BPJS mengingat beban risiko kerja petugas penyelenggara pemilu cukup berat.

Contohnya saat penertiban alat Peraga Kampanye (APK) di jalan raya, pengawasan pada masa tenang, serta patroli pengawasan. Kegiatan tersebut dikhawatirkan membuat kondisi fisik petugas lelah hingga menyebabkan sakit.

"Perlindungan sosial bagi petugas pengawas akan dilakukan mulai Januari 2020 sesuai masa tugas. Cakupan pengawas meliputi jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian," katanya.

 


Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya

Kolom

Langganan Konten