Ilustrasi pemilihan umum kepala daerah (JIBI/Harian Jogja/Istimewa)

Solopos.com, KLATEN -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Klaten memastikan mencatat dan mendata semua kegiatan Pemkab Klaten yang diduga menjadi ajang kampanye jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

Saat ini, Bawaslu Klaten memang belum bisa menindak pelanggaran pemilu termasuk yang dilakukan sejumlah pejabat Pemkab Klaten yang terang-terangan menyatakan sikap tidak netral dengan mendukung Sri Mulyani pada Pilkada Klaten 2020.

Catatan Solopos.com, ada tiga acara Pemkab Klaten yang mengarah pada pelanggaran netralitas PNS dan pengerahan massa PNS serta kepala desa (kades) serta lurah.

10.000-An Melamar CPNS Klaten, Ini 2 Lowongan Terfavorit

Pertama saat sosialisasi penanganan sarang tawon, Jumat (22/11/2019), kemudian saat pembagian sepeda motor dinas bagi sekretaris desa/kelurahan, Senin (25/11/2019), dan saat pembagian motor dinas kades dan lurah, Selasa (26/11/2019).

Ketua Bawaslu Klaten, Arif Fatkhurrahman, mengatakan pejabat eselon II Pemkab Klaten yang terang-terang mendukung Sri Mulyani dengan slogan cendol dawet ketan belum bisa ditindak sebagai pelanggaran UU Pilkada atau UU Pemilu.

“Karena statusnya saat ini KPU belum menetapkan calon bupati itu siapa saja sehingga tidak ada pasal yang dilanggar. Kalau sudah ada calon resmi, itu bisa diproses,” kata Arif kepada Solopos.com di sela-sela Sosialisasi Pengawasan Partisipatif bersama Pemuda Lintas Agama di Tjokro Hotel Klaten, Rabu (27/11/2019).

Pesan Politis Di Balik Pembagian Yamaha NMax Bagi Kades dan Lurah Se-Klaten

Meski belum melanggar UU Pilkada, Arif mengatakan pengawasan tetap dilakukan. Pengawasan itu untuk menginventarisasi berbagai bentuk pernyataan pejabat dalam berbagai acara yang mengarah pada kampanye.

Inventarisasi itu untuk memetakan kerawanan yang bisa terjadi pada Pilkada 2020 mendatang. “Kami akan menginventarisasi kegiatan [pejabat] yang mengarah ke sana [kampanye]. Hasil inventarisasi itu sebagai bahan kami membuat indeks kerawanan yang bakal menjadi fokus pengawasan saat masa kampanye mendatang,” kata Arif.

Arif berharap ada partisipasi warga untuk ikut memantau berbagai kegiatan pemerintah yang dimanfaatkan untuk ajang kampanye mendukung tokoh tertentu yang bakal menjadi calon bupati di Pilkada.

Sragen Digelontor Rp88 Miliar untuk Bangun The New Kemukus

“Oleh karena itu kami memantik ada partisipasi dari masyarakat untuk menginformasikan kepada kami jika ada kegiatan di tingkat kecamatan atau desa yang dimanfaatkan untuk kegiatan mengarah pada kampanye,” tutur dia.

Koordinator Divisi Hukum Data dan Informasi Bawaslu Klaten, Triyanto, mengatakan ada berbagai celah kegiatan yang bisa dimanfaatkan seorang petahana yang bakal bertarung kembali pada Pilkada untuk disisipi kampanye.

“Kewenangan Bawaslu saat ini mau menindak belum bisa karena berkaitan dengan regulasi. Namun, apakah itu dibiarkan? Kami tidak serta merta membiarkan. Setidaknya, kami tetap memantau untuk memetakan kerawanan-kerawanan pelanggaran pada Pilkada mendatang,” kata Triyanto.

Warga Wonogiri Segera Nikmati Jaringan Internet Tanpa Kuota Rp25.000/Bulan

Seperti diberitakan sebelumnya, sejumlah pejabat di Klaten secara terang-terangan mendukung Bupati Klaten, Sri Mulyani, maju kembali pada Pilkada 2020. Bentuk dukungan itu ditunjukkan salah satunya melalui slogan salam cendol dawet ketan, gas pol lanjutkan, yang belakangan sering diselipkan pada sambutan pejabat di sejumlah acara.

Salah satu pengurus Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) Klaten, Farid, mengaku kecewa sejumlah fasilitas negara mulai dimanfaatkan pada ajang-ajang yang mengarah kampanye untuk Pilkada 2020.

“Kalau memang mau mewujudkan pemerintah yang bersih, semestinya bisa menerapkan fasilitas dan uang negara sesuai porsinya untuk kepentingan masyarakat. Jangan sampai digunakan untuk kepentingan politik. Menurut saya ini kurang pas,” kata dia.

 


Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya

Kolom

Langganan Konten