Bawaslu akan bahas netralitas aparat pada Pilpres

Jakarta–Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan segera mengundang petinggi TNI, Polri, Menpan Taufik Effendi dan Mendagri Mardiyanto untuk membahas masalah netralitas aparat dan pejabat pemerintah di daerah pada Pilpres 8 Juli .

“Dalam waktu dekat kami akan duduk bersama pejabat berwenang membahas netralitas termasuk antisipasi  penggunaan fasilitas negara dalam Pilpres,” kata anggota Bawaslu /Koordinator Divisi Pengawasan, Wahidah Suaib di Jakarta, Selasa (2/6).

Promosi Tanggap Bencana Banjir, BRI Peduli Beri Bantuan bagi Warga Terdampak di Demak

Pihaknya akan segera duduk bersama Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso  untuk membahas masalah netralitas TNI  serta dengan Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri untuk membahas netralitas jajaran kepolisian.

Kemudian, bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) membahas netralitas PNS serta Mendagri menyangkut netralitas pejabat baik di pusat maupun di daerah.

Sebab, kata dia, dalam Undang-Undang No 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, sudah ada pasal tersendiri berkaitan dengan sanksi pidana bagi pejabat yang melakukan tindakan baik yang menguntungkan maupun yang merugikan salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu.

Pejabat tersebut tentunya mulai presiden, wapres, menteri, gubernur, bupati sampai tingkat kelurahan. Bahkan untuk kelurahan juga sudah diatur dalam pasal tersendiri dalam undang-undang tersebut.

“Makanya kami dalam waktu dekat akan segera duduk bersama membahas masalah tersebut,” katanya.

Menurut Wahidah Suaib , Bawaslu mengantisipasi beberapa permasalah yang menjadi kerawanan terjadinya pelanggaran pada Pilpres, diantaranya penyalahgunaan kewenangan dan jabatan termasuk penggunaan fasilitas negara, sumber dana kampanye, politik uang dan saat penghitungan suara.

“Bawaslu sudah mengundang beberapa ahli untuk berkonsultasi dan pengayaan terutama antisipasi penyalahgunaan kewenangan,” katanya.

Sementara itu, pengamat politik dan militer CSIS, Kusnanto Anggoro saat berkonsultasi dengan Bawaslu mengatakan, politik pasca pemilu tahun ini jauh lebih rumit dibanding lima tahun silam.

Kusnanto memberi contoh karena keberadaan purnawirawan di setiap calon presiden dan wakil presiden, maka kemudian ikatan para pemilih dengan partai-partai politik tidak cukup kuat sebagai landasan untuk memperkirakan perolehan suara dalam pilpres tersebut.

“Kontestasi politik bisa jadi akan menyalakan potensi-potensi konflik sosial terutama di daerah-daerah yang rawan konflik,” katanya.

ant/fid