BATIK SOLO TRANS: Operasional 2 Koridor Baru Butuh 40 Bus

Ilustrasi (JIBI/SOLOPOS/Dwi Prasetya)

Promosi Pegadaian Buka Lowongan Pekerjaan Khusus IT, Cek Kualifikasinya

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Solo, Yosca Herman Soedrajad, saat rapat kerja dengan Komisi III DPRD Solo, Kamis (27/9/2012). Pengadaan 40 bus BST tersebut diharapkan juga mendapat dukungan dari APBD. “20 bus dari APBD dan 20 bus lainnya dari APBN,” jelasnya saat rapat tersebut.

Dia menerangkan sebanyak 15 bus BST sudah dioperasionalkan untuk akses koridor satu berasal dari APBN. Satu bus, bernilai sekitar Rp500 juta. “Belum untuk haltenya juga mendapat pemihakan dari APBN dan CSR. Pengoperasian BRT [bus rapid transport] di Solo lebih murah dibanding pengembangan di daerah lain,” ungkapnya. Untuk itu, pihaknya berharap adanya alokasi anggaran dari APBD Kota Solo 2013 guna pengadaan bus BST. “Untuk pengadaan halte, nanti kami coba merangkul CSR,” ujarnya.

Dua koridor yang direncanakan dibuka pada 2013 yakni koridor dua yang memiliki rute Bandara Adi Soemarmo-Kartasura-Jl Slamet Riyadi-Gendingan-Kottabarat-Jl Yosodipuro-Jl Gajah Mada-Jl Ir Sutami-Palur. Koridor tiga memiliki rute Jl Adi Sucipto-Manahan-Gendingan-Jl Slamet Riyadi-Nonongan-Solo Baru.

Ketua Komisi III DPRD Solo, Honda Hendarto, meminta Dishubkominfo menganalisa dua koridor yang akan dibuka. Honda menuturkan pembukaan dua koridor harus memprioritaskan kawasan-kawasan rawan macet. “Fungsu BST adalah untuk mengurangi kemacetan di Solo. Pembukaan dua koridor harusnya bisa melayani masyarakat terutama di wilayah rawan macet,” terangnya.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Solo, Supriyanto, menilai selama ini minat masyarakat terhadap BST masih kecil. Sehingga, sebelum mengajukan usulan pengadaan bus BST, pihaknya meminta Dishubkominfo terlebih dahulu mengoptimalkan operasional koridor satu. “Hasil evaluasi yang didapatkan untuk perbaikan koridor satu terlebih dahulu. Jangan sampai hasil evaluasi BST tidak dibarengi dengan perbaikan tidak bisa mengurai kemacetan,” paparnya.

Politisi dari Partai Demokrat ini menilai penambahan bus BST belum mendesak untuk dilakukan. “Kami menekankan ada optimalisasi dulu terhadap BST saat ini,” tegasnya. Supriyanto juga menyampaikan agar pengelolaan BST tidak perlu diberikan kepada pihak ketiga, di mana saat ini pengelolaan BST dilakukan oleh Perum Damri. Pengoperasian BST selama ini justru merugi.