Semarangpos.com, BATANG — Pemerintah Kabupaten Batang menyediakan aplikasi Batang Smart Spatial System (Batang S-3) alias pada Playstore agar masyarakat dapat mengetahui segala informasi mengenai tata ruang di daerah setempat.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Permukiman Rakyat Kabupaten Batang Ketut Mariadji mengatakan bahwa penyimpangan tata ruang itu sudah terjadi di wilayah Jawa Tengah, termasuk di daerah setempat seperti praktik penambangan liar. “Oleh karena itu, untuk meminimalisasi penyimpangan itu, kami meminta komponen masyarakat melek teknologi agar bisa cepat tahu mengenai legalitas dari aktivitas penambangan tersebut,” katanya di Batang, Jawa Tengah, Selasa (23/4/2019).
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Menurut dia, saat ini masih banyak masyarakat yang mudah dibodohi oleh para pelaku penambangan tidak resmi karena mereka gagap informasi teknologi. Sebagai contoh, kata dia, masyarakat masih gampang percaya saat pelaku penambang tidak resmi menunjukkan informasi tata ruang (ITR) saja, padahal itu bukan bentuk dari legalitas penambangan.
“Oleh karena itu, masyarakat harus benar-benar melek teknologi agar bisa membedakan itu semua. Para penambang harus mengantongi izin lingkungan, amdal, UKL-UPL, sampai surat resmi atau izin dari ESDM. Bukan hanya ITR saja seperti itu,” katanya.
Menurut dia, peran serta masyarakat dibutuhkan pemerintah daerah untuk mengontrol dan mengendalikan laju penambangan ilegal di daerah agar tidak merusak lingkungan. “Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri karena terbatasnya petugas. Meski fungsi penegakan peraturan daerah [perda] ada di pemerintah namun jika kami tidak dapat informasi dari masyarakat maka sulit menindak,” katanya.
KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
