Baru Sekarang Mudik Dilarang, Luhut: Pemerintah Pakai Strategi Militer

Solopos.com, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengaku menerapkan strategi militer untuk memutuskan mudik Lebaran dilarang. Hal ini merespons pertanyaan publik mengapa pemerintah baru memutuskan larangan mudik setelah ribuan orang keluar dari Jakarta.

Luhut menjelaskan mudik resmi dilarang terhitung sejak Jumat (24/4/2020). Nantinya, larangan ini tidak memperbolehkan lalu lintas orang untuk keluar dan masuk dari dan ke wilayah khususnya Jabodetabek. Adapun, penerapan sanksinya akan efektif ditegakkan mulai 7 Mei 2020.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Terbanyak di Soloraya! Kasus Positif Covid-19 di Sukoharjo Jadi 17 Orang

“Jadi strategi pemerintah adalah strategi yang dalam istilah militer itu dikenal dengan strategi yang bertahap, bertingkat, dan berlanjut. Jadi kita tidak ujug-ujug [mendadak]. Karena semua harus dipersiapkan secara matang dan cermat,” kata Luhut yang juga Menteri Perhubungan Ad Interim, Selasa (21/4/2020).

Luhut menambahkan, setelah mudik resmi dilarang, pemerintah tidak membolehkan lalu lintas orang keluar dan masuk dari dan ke wilayah khususnya Jabodetabek. Namun pemerintah masih memperbolehkan arus lalu lintas orang di dalam Jabodetabek, atau dikenal dengan istilah aglomerasi.

26 Positif Covid-19, Ribuan Peserta Ijtima Gowa Asal Jateng Diminta Jujur

Sementara itu, transportasi massal di dalam Jabodetabek seperti kereta rel listrik (KRL) tidak akan ditutup atau dihentikan operasionalnya. Luhut beralasan hal ini untuk mempermudah masyarakat yang tetap bekerja khususnya tenaga kesehatan, cleaning service rumah sakit, dan sebagainya.

Selain larangan mudik, kata Luhut, pemerintah juga baru saja menyalurkan bantuan sosial untuk masyarakat, khususnya untuk wilayah Jabodetabek. Sesuai arahan dari Presiden Joko Widodo, seluruh hal yang berkaitan dengan jaring pengaman sosial juga harus segera berjalan. Atas dasar itu, pemerintah memutuskan untuk melarang mudik pada tahun ini.

CEO Ruangguru Belva Devara Mundur dari Staf Khusus Presiden

Masyarakat Bersikeras Mudik

Pihaknya bersama dengan seluruh jajaran Kemenhub, Polri/TNI dan kementerian terkait akan melakukan langkah-langkah persiapan teknis di lapangan. Itu termasuk memastikan arus logistik agar jangan sampai terhambat. Dalam hal ini, jalan tol tidak akan ditutup, tapi dibatasi hanya untuk kendaraan logistik.

Luhut menyebut larangan mudik ini mempertimbangkan situasi dan kondisi berdasarkan hasil survei Kementerian Perhubungan belakangan ini. Berdasarkan survei itu, masih ada 24 persen warga yang bersikeras akan mudik meskipun sudah ada imbauan dari pemerintah untuk tidak mudik.

Pasien Positif Covid-19 di Solo Jadi 12 Orang, Waspada Ledakan Pemudik

Hal itu menjadi pertimbangan dalam rapat terbatas (ratas) tentang pembahasan antisipasi mudik melalui video conference, Selasa (21/04/2020).

Atas dasar itu, pemerintah memutuskan untuk melakukan pelarangan mudik saat Ramadan maupun hari raya Idul Fitri. Menurut Luhut, larangan mudik itu berlaku untuk Jabodetabek dan wilayah-wilayah yang sudah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Begitu pula wilayah yang masuk zona merah virus corona.