Solopos.com, JAKARTA — Anggota DPRD DKI Jakarta yang dilantik hari ini, Senin (25/8/2014), sudah disambut dengan aksi unjuk rasa. Ratusan massa dari sejumlah elemen masyarakat melakukan aksi unjuk rasa terkait pelantikan 106 anggota DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019.
Ada beberapa kelompok massa yang menyerbu Gedung DPRD DKI Jakarta hari ini. Salah satunya berasal dari Aliansi Parlemen Jalanan (APJ) yang merupakan gabungan organisasi gerakan rakyat dan organisasi non pemerintah.
Promosi 796.000 Agen BRILink Siap Layani Kebutuhan Perbankan Nasabah saat Libur Lebaran
Elemen ini menyampaikan sembilan pernyataan sikap tentang persoalan yang mendera warga Ibu Kota :
1. Hentikan penggusuran paksa oleh Pemprov DKI Jakarta. Cabut Perda No. 8/2007 tentang Ketertiban Umum yang digunakan sebagai alat untuk melegitimasi penggusuran paksa. Keluarkan Perda anti-penggusuran paksa.
2. Bentuk pansus DPRD DKI Jakarta untuk menindaklanjuti temuan BPK tentang penerima Kartu Jakarta Pintar ganda.
3. Tingkatkan anggaran BOS/BOP untuk siswa kurang mampu.
4. Keluarkan peraturan memaksa RS swasta di DKI Jakarta untuk memperbanyak dan memperluas kamar kelas III ditanggung oleh KJP dan BPJS Kesehatan.
5. Perbanyak pembangunan RSUD dan hapuskan sistem kelas dalam kamar perawatan RS.
6. Tingkatkan tenaga medis di puskesmas dan mengangkat tenaga medis honorer menjadi PNS.
7. Sebagai ganti sistem INA-CBG dibentuk payung hukum untuk menanggung selisih biaya RS yang tidak ditanggung BPJS.
8. Tolak provatisasi air DKI Jakarta.
9. Berikan perlindungan hukum pekerja formal dan informal di Jakarta.
Kelompok masa lain dari Kaukus Muda Indonesia (KMI) menuntut anggota dewan yang baru menepati janji kepada rakyat. “Kami meminta anggota DPRD baru melakukan agenda yang belum tuntas seperti reformasi birokrasi, pemberantasan korupsi yang belum optimal. Pemberantasn kemiskinan. Banjir, kemacetan dan tingginya kriminalisasi,” ujar koordinator aksi KMI.
Kelompok lain dari kalangan mahasiswa menuntut direalisasikan program pemberdayaan masyarakat, memaksimalkan fungsi kontroling terhadap pemerintah daerah, dan lebih ketat dalam menjalankan fungsi legislasi. Mahasiswa juga menolak segala bentuk manipulkasi kekuasaan yang mengatasnamakan rakyat.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
