Baru Capai 24%, Penyaluran BLT Dana Desa Dipercepat
Ilustrasi uang Rupiah di Bank, Jakarta, 21 April 2016. (Reuters/Darren Whiteside)

Solopos.com, JAKARTA -- Pemerintah mempercepat penyaluran Bantuan Langsung Tunai atau BLT Dana Desa. Saat ini, penyaluran bantuan itu baru mencapai 24 persen.

Saat ini, penyaluran BLT mencapai 12.829 desa atau 24 persen dari total jumlah desa target. Sedangkan, Dana Desa telah tersalur ke rekening kas desa (RKD) sebesar Rp20,8 triliun untuk 53.156 desa atau 87 persen.

Selain itu, ada 33.345 desa atau 63 persen telah menetapkan calon keluarga penerima manfaat dan melaksanakan musyawarah desa khusus.

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar, menyatakan penyaluran dipercepat guna membantu masyarakat rentan memiliki daya konsumsi domestik.

Abdul Halim mempercepat penyaluran bantuan itu dengan melakukan sejumlah terobosan. Salah satunya menugaskan seluruh pendamping tingkat desa, kecamatan, hingga nasional untuk memantau dan melaporkan rutin proses perecepatan penyaluran itu.

Hikmah Ramadan: Spirit Baru

"Di antaranya, menugaskan seluruh pendamping tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional untuk memantau dan melaporkan secara rutin proses percepatan penyaluran tersebut," kata Abdul, sebagaimana dilansir Antara, Selasa (19/5/2020).

Tak hanya itu, Abdul juga melayangkan surat kepada bupati/wali kota agar melakukan percepatan penyaluran BLT Dana Desa di daerah masing-masing. Ia juga menerbitkan Instruksi Menteri Desa tertanggal 15 Mei 2020 yang menekankan BLT dapat disalurkan tanpa menunggu pengesahan dari bupati/wali kota.

Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy berpesan agar persoalan-persoalan dalam penyaluran BLT harus bisa diatasi dengan baik. Dia menyatakan penyaluran BLT bisa diprioritaskan untuk masyarakat di wilayah 3T yaitu terpinggir, terdepan, dan terluar.

Muhadjir juga meminta agar penyaluran bansos berlangsung baik dan menghindari penyelewengan di lapangan saat pembagian. "Waspadai juga terjadi 'moral hazard' di lapangan saat penyaluran BLT Dana Desa," kata Muhadjir.

Sumber: Antara


Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya





Kolom

Langganan Konten

Pasang Baliho