Baru 43,80% Dosen PTS di Jateng Besertifikat, Ini Penyebabnya

Baru 43,80% Dosen PTS di Jateng besertifikat.

Solopos.com, SUKOHARJO—Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah VI Jawa Tengah (Jateng) meminta pengelola Perguruan Tinggi (PT) mendorong dosen mengikuti sertifikasi.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Hingga tahun ini baru 43,80% atau sebanyak 4.511 dosen dari 10.298 dosen dari 257 perguruan tinggi swasta (PTS) di Jateng yang besertifikat.

Persyaratan seorang dosen bisa mengikuti sertifikasi berpendidikan miminal S-2 dan pernah menduduki jabatan fungsional.

“Saat ini banyak dosen tak menduduki jabatan fungsional akademik sehingga belum bisa mengikuti sertifikasi walau sudah berijazah S2. Sertifikasi ini diperlukan karena dosen lebih profesional. Di samping itu tunjangan sertifikasi bisa dimanfaatkan untuk kepentingan keluarga karena nominalnya satu kali gaji dengan lama hingga masa pensiun seorang dosen,” ujar Koordinator Kopertis Wilayah VI Jateng, D.Y.P. Sugiharto di sela-sela Sosialisasi Sertifikasi Dosen Tahun 2018 Aptisi Wilayah VI Jateng, Komisariat II Surakarta di Gedung Pertemuan Rektorat Universitas Veteran Bangun Nusantara (Univet Bantara) Sukoharjo, Selasa (13/3/2018).

Sosialisasi Sertifikasi Dosen 2018 diikuti dosen dari berbagai PTS di Jateng dan diselenggarakan Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Wilayah VI Jateng Komisariat II Surakarta. (baca juga: Dosen Perguruan Tinggi Swasta Jateng Didorong Jadi Profesor)

Menurut dia, ketersendatan dosen PTS besertifikat salah satunya karena kuota terbatas dan persyaratan menduduki jabatan fungsional.

Sugiharto menyatakan proses sertifikasi dosen sekarang jauh lebih ringan dibandingkan diawal berlakunya UU No.14/2005 Tentang Guru dan Dosen.

“Sertifikasi dosen mulai diberlakukan pada 2008 hingga sekarang. Diawal-awal sertifikasi, penilaiannya melalui pengiriman berkas portofolio. Portofolio seorang dosen bisa tinggi dan lama tetapi sekarang [2018] prosesnya melalui online. Dosen tidak dipaksa mengikuti sosialisasi, tetapi tidak mengikuti bisa dipastikan tidak lulus. Yang mengikuti sosialisasi saja juga belum tentu lulus,” imbuhnya.

Sugiharto mengatakan peserta sosialisasi yang dinyatakan lulus, pencairan tunjangan sertifikasi pada Januari 2019.

“Semua dosen di PTS bisa mengikuti sertifikasi baik dosen yayasan maupun dosen PNS perbantuan. Sertifikasi dosen diajukan pihak PTS. Selama PTS tidak mengajukan, maka dosen tidak akan mendapatkan sertifikasi,” papar dia.

Dia mengingatkan dosen bersertifikasi terikat dengan pemerintah, yakni harus melaksanakan tri dharma perguruan tinggi.

“Dosen yang menjadi anggota DPRD atau DPD agar memberitahukan agar tunjangan sertifikasi ditunda, sehingga tidak dicabut. Penundaan diberlakukan kembali apabila seseorang tersebut kembali menjadi dosen. Kami juga menyarankan dalam menyusun deskripsi diri jangan ada unsur plagiat. Tidak meminjam deskripsi diri teman, istri atau suami karena kesamaaan kata akan mengugurkan,” kata dia.

Sebaiknya, imbuh dia, penyusunan deskripsi diri sejalan dengan isi curriculum vitae.

Sementara itu, Rektor Univet Bantara Sukoharjo Ali Mursyid, menyatakan tiga tahun terakhir jumlah dosen bersertifikat di Univet meningkat.

“Saat ini, terdapat 60% dari jumlah 146 dosen di Univet Bantara telah besertifikat. Tiga tahun lalu jumlah dosen besertifikat baru 36 orang, tetapi sekarang menjadi 70 orang. Dari jumlah 146 dosen terdapat 30 dosen berstatus PNS perbantuan atau DPK,” katanya.

Ali Mursyid yang juga Koordinator Aptisi Komisariat II Surakarta menyatakan semua dosen senior Univet Bantara telah besertifikat.

“Program percepatan dengan sistem asistensi atau pendampingan dilakukan Univet Bantara dalam dua tahun terakhir,” jelasnya.