Bappenas Akui Kemiskinan Baru karena Covid-19, Tapi Hanya 2 Jutaan

Solopos.com, JAKARTA -- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menghitung tingkat kemiskinan di Indonesia akibat Covid-19. Lembaga itu memprediksi angka kemiskinan terakhir berkisar 9,7-10,2 persen atau 26,2 juta - 27,5 juta pada 2020.

Angka itu muncul dengan berbagai intervensi sosial dan ekonomi seperti bantuan sosial dan yang lainnya. Untuk diketahui, tingkat kemiskinan pada September 2019 adalah 9,22 persen atau mencapai 24,79 juta orang.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Demo PA 212 Tuntut MPR Turunkan Jokowi: Kami Bukan Makar Loh

Dengan demikian tingkat kemiskinan versi Bappenas "hanya" naik sedikitnya sekitar 2 juta orang dan diduga akibat situasi pandemi Covid-19. Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Bappenas, Maliki, mengatakan intervensi akan dilakukan berdasarkan analisis yang cermat.

"Masyarakat yang rentan terdampak Covid-19 adalah penduduk dengan pekerjaan di sektor informal. Di Indonesia hampir 50 persen penduduk bekerja di sektor informal," ujarnya dalam sebuah webinar, Rabu (24/6/2020).

Garuda-Sriwijaya-Lion Group Terbukti Atur Harga Tiket Pesawat

Dari hampir 50 persen penduduk yang bekerja di sektor informal, sekitar 65 persen di antaranya adalah penduduk miskin. Pandemi virus corona penyebab Covid-19 bisa menyebabkan meningkatnya tingkat kemiskinan. Situasi pandemi menyebabkan pergeseran status ekonomi penduduk yakni dari yang miskin menjadi miskin kronis atau kelompok miskin baru.

Dengan berbagai upaya atau intervensi di sektor sosial dan ekonomi, peran pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten/kota menjadi sangat vital. Hal itu khususnya dalam proses pemulihan sosial-ekonomi pascapandemi.

2 Bulan, Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Klaten Nyaris Rp1/2 Miliar?

Maliki menyampaikan bahwa pemerintah daerah harus sigap dan tepat dalam mengambil kebijakan di tiga sektor yakni kesehatan, sosial, dan ekonomi. Ini terkait intervensi angka kemiskinan baru akibat pandemi Covid-19.

Intervensi Pemerintah

"Sepakat [sistem perencanaan, penganggaran, analisis dan evaluasi kemiskinan terpadu] hadir membantu pemda untuk melakukan analisis sosial dan ekonomi," ujarnya.

Paling Rentan, 591 Nakes RSUD Kota Madiun Rapid Test

Menurutnya, Indonesia memiliki banyak data seperti data susnas, DTKS, sakernas, data keuangan daerah, hingga data podes potensi (podes). Data itu membantu pemda membuat kebijakan yang adaptif dengan kondisi terdampak, perencanaan sesuai target, dan penganggaran berdasarkan bukti dan fakta.

"Sepakat juga akan diarahkan bagaimana ita bisa mengintervensi [ kemiskinan karena Covid-19 ] by name by address, dan juga kita bisa memonitornya," ujar Maliki.

MA Bebaskan Sofyan Basir, KPK Beri Sinyal Menyerah

Pada akhirnya, bisa mendukung pemda dalam menekan angka kemiskinan sehingga pada 2024 target zero poverty bisa tercapai.