Solopos.com, KLATEN – Sebanyak 1.203 anggota panitia pemungutan suara atau PPS untuk Pemilu 2024 dilantik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Klaten, Selasa (24/1/2023). Anggota PPS didominasi kalangan usia muda dan sepertiga dari mereka merupakan wajah baru.
Pelantikan digelar di Grha Bung Karno, Kelurahan Buntalan, Kecamatan Klaten Tengah. Pelantikan itu dihadiri Bupati Klaten Sri Mulyani, Wakil Bupati Klaten Yoga Hardaya, Ketua DPRD Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, kepala OPD, serta camat.
Promosi Strategi Telkom Jaga Jaringan Demi Layanan Telekomunikasi Prima
Ketua KPU Klaten, Kartika Sari Handayani, menjelaskan pembentukan PPS sudah melewati proses panjang. Dimulai dari tahapan pendaftaran, penetapan, dan akhirnya pelantikan.
“Hari ini dilantik 1.203 PPS se-Kabupaten Klaten dengan masa kerja 15 bulan yakni per tanggal 24 Januari 2023 hingga 24 April 2024,” kata Kartika berdasarkan keterangan yang diterima Solopos.com dari Bagian Prokopim Setda Klaten.
Bupati Klaten, Sri Mulyani, mengatakan pelantikan PPS untuk Pemilu 2024 itu menjadi bagian penting untuk pelaksanaan kedaulatan rakyat yang digelar secara luber dan jurdil. Lantaran itu, PPS dituntut diisi oleh personel yang memiliki integritas, profesionalitas, serta akuntabilitas.
“Melihat tugas dan tanggung jawab yang diemban, maka penyelenggara pemilu termasuk PPS dituntut agar diisi oleh personel yang berkualitas. Saya yakin yang telah terpilih menjadi PPS mampu mengatasi tantangan,” kata Mulyani.
Ketua Divisi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM) KPU Klaten, Wandyo Supriyatno, mengatakan ada tiga anggota PPS di masing-masing desa/kelurahan. Menurut Wandyo, mayoritas anggota PPS Pemilu 2024 Klaten saat ini berusia 18 tahun hingga 40 tahun.
Sepertiga dari jumlah anggota PPS merupakan orang baru atau baru kali pertama menjadi anggota badan ad hoc KPU. “Mungkin karena pada pendaftaran kali ini tidak perlu rekomendasi dari Kades dan BPD sehingga bisa lebih leluasa langsung mendaftar,” kata Wandyo saat dihubungi Solopos.com, Selasa.
Wandyo menjelaskan selanjutnya para anggota PPS itu bakal diberikan bimbingan teknis terkait tugas serta wewenang mereka. Pada tahap awal, salah satu pembekalan yang diberikan yakni terkait kerja sama dengan stakeholder serta public speaking.
“Karena kali ini banyak wajah baru, akan kami berikan pembekalan kepribadian, kerja sama, serta public speaking,” kata dia. Wandyo mengatakan honor yang diterima anggota PPS kali ini lebih tinggi dibandingkan pada Pemilu 2019.
Untuk ketua PPS, bakal mendapatkan honor Rp1,5 juta per bulan. Sementara anggota PPS mendapatkan honor Rp1,3 juta per bulan.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
