Banyak Petani Karanganyar Tak Punya Kartu Tani, Pemerintah Diminta Permudah Cara Mendapatkannya
Petani di Tuban, Gondangrejo, membajak sawah mereka pada musim tanam III atau musim tanam musim hujan Rabu (2/12/2020). (Solopos.com/Candra Mantovani)

Solopos.com, KARANGANYAR -- Masih banyaknya petani di Karanganyar yang belum memiliki Kartu Tani menjadi salah satu masalah terbesar pertanian di Karanganyar. Pemerintah diminta untuk gencar melakukan sosialisasi tentang manfaat Kartu Tani kepada para petani dan permudah cara mendapatkannya.

Karena tidak memiliki Kartu Tani, para petani tidak bisa menebus pupuk bersubsidi. Lantaran tak tertebus, stok pupuk bersubsidi hingga saat ini tersisa cukup banyak, tidak ada kelangkaan.

Demikian benang merah yang bisa ditarik dari pertemuan Dinas Pertanian Pangan dan Peternakan (Dispertan PP) Karanganyar dengan petani, LSM, dan BRI, yang difasiliasi Komisi B DPRD Karanganyar, Rabu (2/12/2020).

Kepala Dispertan PP Karanganyar, Siti Maisyaroch, menyebut masih ada sisa 18% kuota pupuk urea atau setara 3.240 ton yang belum diserap hingga akhir Desember 2020. Menurutnya jumlah itu cukup untuk memenuhi kebutuhan pupuk bersubsidi pada musim tanam (MT) III.

Secara keseluruhan, Karanganyar mendapat alokasi 13.000 ton pupuk bersubsidi untuk 2020. Kemudian pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian menambah alokasi sebanyak 5.000 ton. Total alokasi pupuk bersubsidi Kabupaten Karanganyar tahun 2020 sebanyak 18.000 ton.

Tak Punya Kartu Tani, Petani Karanganyar Keluhkan Sulitnya Dapat Pupuk Bersubsidi

"Jadi petani menyampaikan kesulitan menebus pupuk. [Pupuk] itu cukup. Tidak ada kelangkaan. Masalahnya karena perubahan dari rencana definitif kebutuhan kelompok [RDKK] ke Kartu Tani. Petani masih banyak yang belum punya kartu tani ,sehingga tidak bisa menebus pupuk bersubsidi. Padahal sebetulnya pupuk itu ada," kata Siti saat berbincang dengan wartawan seusai bertemu dengan perwakilan petani dan LSM, di Gedung DPRD Karanganyar Selasa (1/12/2020).

Siti menjelaskan pemerintah mengeluarkan kebijakan baru mekanisme menebus pupuk bersubsidi. Mekanisme baru ini berlaku mulai 1 September 2020. Petani harus menggunakan Kartu Tani untuk menebus pupuk bersubsidi. Namun belum semua petani memilikinya.

"Kami sepakat dengan BRI selaku penyalur Kartu Tani. Nanti dengan PPL [penyuluh pertanian lapangan] membantu biar Kartu Tani lekas jadi dan rampung didistribusikan. Kami juga sosialisasi [tentang mekanisme baru menebus pupuk bersubsidi harus menggunakan Kartu Tani]. Ayo petani lekas mengambil Kartu Tani ke BRI unit," ujar dia.

Petani Karanganyar Dilarang Basmi Tikus Pakai Jebakan Berlistrik, Ini Saran POPT

Kelonggaran

Bagi petani yang belum punya Kartu Tani, Siti menjelaskan pemerintah pusat memberikan kelonggaran hingga Januari 2021. Pemerintah mengizinkan petani menebus pupuk bersubsidi menggunakan RDKK dilengkapi dengan formulir. Petani dapat mengambilnya di PPL.

"Tapi yang sudah punya Kartu Tani ya harus pakai Kartu Tani. Tahun 2021 nanti semua harus sudah menggunakan Kartu Tani. Kasus lain itu keterlambatan stok di toko. Kios mau menebus enggak berani karena kalau menebus takut petani enggak bisa mengambil. Kan belum semua petani mempunyai Kartu Tani. Kuncinya di Kartu Tani."

Hal senada disampaikan Ketua Komisi B DPRD Karanganyar, A. W. Mulyadi. Dia menyampaikan dari pertemuan itu ia bisa menyimpulkan bahwa tidak ada kelangkaan pupuk. Yang ada adalah petani kesulitan menebus pupuk bersubsidi karena tak punya Kartu Tani.

Menteri Pertanian Tantang Petani Karanganyar Bikin Korporasi per 1.000 Ha

Oleh karena itu, dia mendorong Pemkab semakin gencar menyosialisasikan mekanisme baru menebus pupuk bersubsidi. Wakil rakyat tersebut juga memastikan petani mendapat kemudahan mendapatkan Kartu Tani.

"Dulu menebus pupuk lewat RDKK sekarang pakai kartu tani. Sosialisasi agar petani mendapatkan Kartu Tani. Permudah syarat. Termasuk penggarap tanah bisa mendapat jatah pupuk dengan mencari SPPT tanah yang digarap supaya bisa menebus pupuk bersubsidi. Jadi bukan kelangkaan tapi sistem penebusan berubah harus pakai Kartu Tani," kata Mulyadi.



Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya






Kolom