BANTUAN SOSIAL SOLO : Wali Kota Pasang Badan Cairkan Bansos Kesehatan

Bantuan sosial Solo, Wali Kota pasang badan atas penyaluran Bansos Kesehatan.

Solopos.com, SOLO–Wali Kota Solo F.X. Hadi Rudyatmo pasang badan ihwal penyaluran dana bantuan sosial (bansos) kesehatan bagi warga eks pemegang kartu pemeliharaan kesehatan masyarakat Solo (PKMS) silver.

Promosi Pegadaian Buka Lowongan Pekerjaan Khusus IT, Cek Kualifikasinya

Bansos kesehatan menjadi solusi agar warga Kota Bengawan tetap terkaver layanan kesehatan dengan dibiayai APBD. Wali Kota menjelaskan Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada perseorangan atau kelompok sesuai kemampuan keuangan daerah. Bansos diberikan salah satunya sebagai perlindungan sosial ditujukan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

“Jadi secara regulasi, bansos diperbolehkan untuk diberikan kepada orang sakit. Ini pengecualian bansos kesehatan,” Rudy, sapaan akrab Wali Kota ketika dijumpai wartawan di Balai Kota, Minggu (22/6/2016).

Rudy mengatakan bansos kesehatan telah ditetapkan untuk memberi layanan kesehatan bagi warga eks pemegang PKMS silver. Rudy siap bertanggung jawab apabila dalam penyaluran dana bansos kesehatan dinilai melanggar aturan yang berlaku.

“Kalau nanti dianggap keliru, saya harus mempertanggungjawabkan saya akan mempertanggungjawabkannya. Wong saya tidak memperkaya diri sendiri,” kata Rudy.

Rudy menetapkan batasan maksimal biaya bansos kesehatan yang ditanggung Pemkot senilai Rp5 juta per jiwa. Bansos dicairkan sepanjang ada permohonan pengajuan dana bansos ke Wali Kota. Dengan melampirkan, kartu tanda penduduk (KTP), kartu PKMS silver, serta dilengkapi kwitansi biaya perawatan selama di rumah sakit. Nantinya dari permohonan tersebut, tim teknis melibatkan Dinas Kesehatan Kota (DKK) dan instansi terkait akan memverifikasi berkas permohonan, termasuk cek fisik apakah pemohon masih berdomisili di Kota Solo atau tidak.

“Kalau pemohon pemegang kartu PKMS silver, tapi sudah tidak tinggal di Solo ya mohon maaf bantuan tidak bisa dicairkan,” tutur Rudy.

Rudy mengatakan biaya perawatan sementara ditanggung dan administrasi diselesaikan lebih dulu oleh pihak bersangkutan. Setelah itu, warga mengajukan permohonan dan Pemkot akan mengganti biaya perawatan selama di rumah sakit tersebut. Jika biaya rumah sakit melebihi Rp5 juta, Pemkot hanya akan mengganti dana Rp5 juta. Sebaliknya bila biaya perawatan kurang dari Rp5 juta, maka Pemkot akan mengganti biaya sesuai kuitansi.

“Kecuali di RSUD Solo, Ngipang, warga tidak perlu nalangi dulu. Saya sudah minta ke pihak RS agar warga tidak keluar duit, nanti dibayarkan Pemkot. Karena Ngipang itu kan rumah sakit daerah milik Pemkot,” katanya.

Disinggung mengenai aturan dana bansos hanya diperbolehkan diberikan satu kali, sedangkan orang kemungkinan bisa sakit berkali-kali, Rudy menuturkan ada pengecualian dalam penyaluran dana bansos untuk kesehatan. Ditanya apabila penyaluran dana bansos kesehatan itu menjadi catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan bermasalah dimata hukum, Rudy tidak takut.

“Saya kalau untuk bantu orang sakit saya wani-wani wae. Nek bukan orang sakit ya wegah. Tidak ada orang yang mau jatuh sakit, kalau mau ya inginnya sehat,” katanya.

Sata ini, Rudy berencana membangun satu rumah sakit umum daerah (RSUD) di setiap kecamatan. Tahap pertama, Rudy akan membangun RSUD di wilayah Semanggi, Pasar Kliwon. Dengan harapan, warga menerima layanan kesehatan secara mudah, cepat dan terbaik. Saat ini penyusunan detail engineering design (DED) sudah mulai dikerjakan. Rudy menargetkan lima tahun kepimpinannya seluruh kecamatan sudah memiliki satu RSUD.

“Jangan sampai ada orang hamil brojol dijalan gara-gara rumah sakitnya jauh. Misalnya dari Semanggi harus ke RSUD Ngipang, Banjarsari,” katanya.

Pembangunan rumah sakit di tiap kecamatan sekaligus menyelesaikan persoalan penghapusan program pemeliharaan kesehatan masyarakat solo (PKMS) jenis silver. Baginya, penghapusan PKMS menjadi pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan.

“Percuma kami memberi fasilitas cek laboratorium gratis tapi habis itu masyarakat tidak menerima layanan kesehatan. Padahal mereka itu rawan jatuh miskin.”