Solopos.com, SRAGEN – Driver ojek online atau ojol di Sragen memprotes pembagian bantuan sembako yang dinilai belum merata. Pasalnya banyak pengemudi ojol yang belum dapat bantuan paket sembako. Mereka menilai bantuan paket sembako yang bersumber dari APBD Sragen itu belum merata.
Ketua driver ojol Grab Asli Sragen, Rio Ardiyansyah, saat ditemui wartawan di basecamp Pasar Krapyak Sragen Kota, Selasa (12/5/2020), menyampaikan pihaknya sudah menyampaikan data 226 anggota ke Dinas Perhubungan (Dishub) Sragen. Data tersebut diserahkan ke Dishub berdasarkan nama dan alamat pada 30 April 2020.
Promosi Selamat! Direktur Utama Pegadaian Raih Penghargaan Best 50 CEO 2024
“Namun sampai sekarang bantuan yang turun kepada pengemudi ojol belum merata. Seperti di Karangmalang dari 25 nama yang kami ajukan ternyata hanya tiga yang baru dapat. Kami sempat menghubungi Dishub untuk protes dan katanya wewenang pembagian sembako itu ada di kecamatan. Selain itu, kuponnya juga berbeda-beda antar-kecamatan atau kelurahan. Ada yang pakai logo Dishub dan ada yang tidak,” ujar Rio.
Video Viral Sitkom Bajaj Bajuri 2002 Bahas Virus Corona, Cek Faktanya!
Rio mempertanyakan kriteria penerima bantuan paket sembako yang dibagikan Pemkab Sragen itu. Dia juga mempertanyakan kupon yang diberikan berbeda-beda. Dia mengatakan ada bantuan yang diserahkan ke rumah.
Seorang driver ojol asal Plumbungan, Karangmalang, Sragen, Joko Sutrisno, juga sempat protes ke Kecamatan Karangmalang lantaran tidak mendapat bantuan sembako itu. Dia datang menemui camat untuk protes hal tersebut.
Protes
Setelah protes, ia mendapat bantuan paket sembako juga. Dia curiga pembagian sembako itu tidak merata. Dia mengatakan ada beberapa driver ojol yang dianggap mampu ternyata malah dapat dan yang benar-benar tidak punya malah tidak menerima.
Kasi Angkutan Barang Dishub Sragen, Wagimin, menyampaikan Dishub hanya mendata ojol di Sragen. Dia mengatakan data itu selanjutnya diserahkan ke Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sragen sebagai koordinator pengumpulan data non-data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).
“Nah, data itu dari DPMPTSP diserahkan ke kecamatan. Yang mengetahui persis pembagian sembako itu ya kecamatan. Intinya supaya warga tidak dobel menerima bantuan itu,” tambahnya.
Gugus Tugas Covid: Warga Usia di Bawah 45 Tahun Boleh Kerja di Luar Rumah
Tanggapan Pemkab Sragen
Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial (Dinsos) Sragen, Finuril Hidayati, bersama Kepala Dinsos Sragen, Joko Saryono, menjelaskan bantuan paket sembako merupakan bagian dari rangkaian yang bersumber dari APBD Sragen dan dibagikan per kecamatan beberapa waktu lalu.
Finuril mengatakan Dinsos masih memiliki 2.000 paket sembako untuk jaga-jaga bisa terjadi deviasi karena bantuannya rusak atau ada yang tercecer belum mendapat bantuan padahal mereka berhak di luar DTKS.
Pemerintah: Salat Idulfitri 2020 Berjemaah Ditiadakan Jika...
“Pendataan di luar DTKS itu dilakukan oleh dinas, salah satunya Dishub. Data itu dikumpulkan di DPMPTSP dan selanjutnya diserahkan ke kecamatan untuk verifikasi supaya tidak dobel menerima bantuan sembako. Mestinya data itu diturunkan ke desa/kelurahan sampai ke tingkat RT untuk verifikasi by name, by address, dan NIK [nomor induk kependudukan],” ujarnya.
Teknis pembagiannya, kata dia, disesuaikan dengan kecamatan masing-masing. Sehingga ada laporan kuponnya berbeda-beda. Dia menjelaskan ada kupon yang dibuat kecamatan tetapi ada yang dibuat kelurahan. Dia mengatakan data itu tidak boleh bertambah dan tidak boleh dialihkan hanya bisa dikurangi.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
