Bantuan PKH Tahap I Cair Februari 2018, Ini Nilainya
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi kata sambutan saat acara penyerahan kartu Indonesia Pintar dan program keluarga harapan di di SMA Negeri 1 Kota Palembang, Sumatra Selatan, Senin (22/1/2018). (Dinda Wulandari/JIBI/Bisnis)

PKH Tahap I akan cair di Bulan Februari 2018.

Solopos.com, PALEMBANG -- Pencairan bantuan sosial program keluarga harapan atau PKH tahap pertama akan dilaksanakan pada Februari 2018. Sebanyak 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) akan mendapatkan bantuan sejumlah Rp500.000 pada pencairan tahap pertama tersebut.

Adapun total bansos PKH yang diberikan pemerintah senilai Rp1.890.000 yang diberikan dalam empat tahap. Hal itu diungkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat acara penyaluran bansos PKH di SMA Negeri 1 Kota Palembang, Senin (22/1/2018).

"Pesan saya, uang tersebut digunakan untuk keperluan anak sekolah dan perbaikan gizi keluarga. Jangan dipakai untuk membeli pulsa dan rokok. Kalau ketahuan untuk beli itu [pulsa dan rokok] maka akan langsung dicabut," kata Presiden Jokowi.

Sebanyak 994 keluarga penerima manfaat (KPM) PKH hadir dalam acara tersebut. Turut mendampingi Presiden, Menteri Sosial Idrus Marham, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan Staf Khusus Presiden Sukardi Rinakit.

Jokowi mengatakan tahun 2018, pemerintah menggelontorkan bantuan sosial PKH senilai Rp149,2 miliar untuk 78.955 KPM di Kota Palembang dari total bantuan yang diperuntukkan bagi Provinsi Sumatra Selatan sejumlah Rp1,3 Trilun.

Menteri Sosial Idrus Marham mengatakan pihaknya akan mengawal seluruh bantuan sosial tersebut tersalurkan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Idrus menerangkan tahun 2018 sejalan arahan Presiden, jumlah KPM PKH ditambah sebanyak 4 juta KPM. Sehingga total KPM mencapai 10 juta. Sementara Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang saat ini menyasar 1,28 juta juga menjadi 10 juta KPM.

"Kami juga akan memonitor kemanfaatannya seperti apa? Karena bagaimanapun tujuan bansos PKH ini untuk meningkatkan kesejahteraan KPM, sehingga berkontribusi untuk pengurangan angka kemiskinan dan ketimpangan," ungkap Idrus.

Idrus mengatakan pihaknya optimistis terhadap penurunan angka kemiskinan di Indonesia yang ditargetkan berada di kisaran 9,5% - 10% di tahun 2018 ini. Menurutnya, dengan mekanisme nontunai yang digulirkan pemerintah saat ini, ketepatan sasaran, ketepatan jumlah dan ketepatan waktu penyaluran dapat terkontrol. Selain itu dapat menghindari penyimpangan bantuan sosial.


Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya

SOLOPOS TV



Kolom

Langganan Konten

Pasang Baliho