BANTUAN PENDIDIKAN : UNS Usul Kepanitian Berbeda SNMPTN dan Bidikmisi

Sejumlah calon mahasiswa baru 60 program studi dari sembilan fakultas mengikuti upacara di halaman Rektorat UNS, Jebres, Solo, Selasa (20/8/2013). Tahun akademik 2013/2014, UNS menerima 5.622 mahasiswa S1. (Agoes Rudianto/JIBI/Solopos)

Solopos.com, SOLO — Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo mengusulkan adanya kepanitiaan berbeda yang mengurus Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dan kepantiaan yang mengurus Beasiswa Pendidikan Bagi Mahasiswa Berprestasi (Bidikmisi) di Pemerintah Pusat.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Pasalnya, penyelenggaraan dua kegiatan besar dalam satu kepanitiaan tersebut dinilai sering menimbulkan kisruh.

Demikian disampaikan Pembantu Rektor (PR) I Bidang Akademik UNS Solo, Sutarno, saat ditemui wartawan seusai mengikuti salat Idul Adha di halaman Rektorat UNS, Selasa (15/10/2013).

Sutarno mengatakan kekisruhan tersebut disebabkan sejumlah perguruan tinggi di Indonesia mengalami ketidak sinkronan jumlah penerima beasiswa Bidikmisi 2013. Di UNS, awalnya pihaknya hanya menerima 1.020 kuota penerima Bidikmisi dari APBN. Namun, pihaknya mendapat tambahan 300 kuota Bidikmisi yang dianggarkan di APBN Perubahan beberapa waktu lalu.
Otomatis, pihaknya langsung mengumumkan kepada mahasiswa UNS untuk segera mengajukan beasiswa tersebut.

“Seharusnya jumlah penerima Bidikmisi disinkronkan dulu antara PTN dengan pusat baru pengumuman. Karena pada perguruan tinggi yang mendapat kuota Bidikmisi hampir semua tidak sinkron. Kalau di UNS selisih 300 kuota itu termasuk kecil,” jelasnya.

Menurutnya, pengumuman penambahan tersebut sebelumnya tidak diberitahukan kepada perguruan tinggi terkait sehingga membuat kisruh.

Pihaknya khawatir jika harus nomboki penyaluran beasiswa kepada mahasiswa. Untuk itu, pihaknya mengusulkan kepada Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk membedakan pihak yang menangani SNMPTN dengan Bidikmisi.

“Ini yang harus diperbaiki harusnya ada yang mengatur peserta yang lolos SNMPTN secara akademik dan ada yang mengatur peserta lolos Bidikmisi sendiri karena adanya selisih angka bisa membuat kisruh,” terang Sutarno.

Di sisi lain, pihaknya bakal melakukan pengetatan dalam seleksi Bidikmisi. Hal itu berdasarkan penemuan 27 mahasiswa yang gagal mendapat Bidikmisi karena ditemukan berasal dari keluarga mampu.

Sementara itu,  Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Muhammad Da’i mengatakan hingga kini pihaknya belum mendapat respons dari Kemendikbud soal penerima Bidikmisi yang diajukan UMS. Mulai tahun ini pihaknya telah mengajukan sejumlah mahasiswa yang diusulkan untuk menerima Bidikmisi. Namun, hingga kini pihaknya belum diajak berkoordinasi oleh Kemendikbud.