Solopos.com, SOLO–Pemerintah Kota (Pemkot) Solo menaikkan anggaran raskinda pada tahun ini karena tidak ada peminat dalam lelang. Kantor Ketahanan Pangan (KKP) memperkirakan raskinda bisa dibagikan kepada warga pada bulan Maret.
Kepala Seksi Kewaspadaan Pangan, KKP, Sugeng Prayitno, mengatakan KKP memberikan anggaran baru raskinda sebesar Rp9.200 sampai Rp9.500 per kilogram. “Permohonan saya seharga itu karena di lapangan memang begitu. Pak Wali akan teken izin besok pagi,” ujarnya ketika dijumpai solopos.com di KKP, Selasa (25/2/2014).
Promosi Pegadaian Buka Lowongan Pekerjaan Khusus IT, Cek Kualifikasinya
Sugeng berharap dengan Pemkot menaikkan anggaran raskinda dapat menarik minat pemasok. “Ya mau bagaimana lagi, enggak ada pemasok yang mau dengan harga segitu [Rp8.000 per kilogram]. Seandainya mau, ya enggak apa-apa,” terang dia. Setelah ia melakukan survei, beberapa pemasok bersedia memberikan stok beras dalam jumlah banyak ketika harga dinaikkan.
Lebih lanjut, Sugeng menjelaskan kontrak dengan pemasok tetap berlaku untuk satu tahun. “Lama kontrak tidak berubah, yang berubah hanya nilai per kilogram. Tapi, dananya cukup untuk 10 bulan dan dana yang dua bulan dimintakan ke APBD perubahan,” jelas dia.
Setelah, kenaikan harga, ia mengatakan anggaran beras untuk 10 bulan sebesar Rp8.284.320.000 untuk 17.259 Rumah Tangga Sasaran (RTS). “Sedangkan untuk ATK dan kartu anggarannya Rp189 juta. Namun, jika Pak Wali memberikan harga Rp 9.200 per kilogram berarti kan ada sisa untuk dua bulan selanjutnya,” tambahnya.
Sugeng menerangkan kekurangan anggaran raskinda akan dimasukkan dalam APBD perubahan pada November mendatang. Ia memprediksi lelang dapat dilaksanakan pada pertengahan Maret. “Semoga Maret bisa dropping bersama dengan jatah bulan Januari,” paparnya.
Menurutnya, Pemkot memberikan jatah raskinda bulan Januari dan Maret pada Maret mendatang. Sedangkan raskinda pada bulan Februari, Pemkot akan memberikannya bersamaan dengan raskinda bulan April.
Sugeng mengatakan proses kenaikan anggaran raskinda membutuhkan waktu lama karena memerlukan pertimbangan enam SKPD. “Perlu pertimbangan Bapeda, Keuangan, Asisten Perekonomian, Hukum, Pak Sekda, dan KKP. Setelah itu, perlu persetujuan Pak Wali dan baru bisa lelang. Kami kan juga butuh surat resmi,” terang dia.
Ia pun mengaku kartu raskinda sudah siap untuk dibagaikan. “Kartu sudah 100 persen selesai. Ketika lelang sudah selesai maka kartu bisa langsung dibagikan ke kelurahan-kelurahan,” tambahnya.
Lurah Sondakan, Laweyan, Dardji, mengatakan pihaknya belum mengetahui tentang kepastian turunnya raskinda. Ia menerangkan kelurahan juga belum menerima surat pemberitahuan resmi. “Kelurahan hanya bertugas sebagai pelaksana. Kami membagikan ke warga ketika barangnya sudah ada,” papar dia.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
