Kategori: Boyolali

BANTUAN PEMERINTAH : 6 Kecamatan di Boyolali Nihil Validasi Keluarga Miskin


Solopos.com/Hijriyah Al Wakhidah/JIBI/Solopos

Bantuan pemerintah PBI-JKN akan disalurkan setelah validasi data keluraga miskin terkumpul. Sebanyak enam kecamatan di Boyolali hingga kini belum menyampaikannya.

Solopos.com, BOYOLALI — Sebanyak enam kecamatan di Boyolali sama sekali belum menyampaikan validasi data keluarga miskin untuk program Pemberian Bantuan Iuran Jaminan Kesejahteraan Nasional (PBI-JKN).

Semestinya, akhir April 2015 lalu seluruh desa dan kelurahan di Boyolali sudah menyerahkan validasi data keluarga miskin agar ada perbaikan data penerima program bantuan dari pemerintah pusat. Bantuan dari pemerintah pusat itu termasuk Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS).

“Namun, hingga saat ini kira-kira baru 30% dari 267 desa dan kelurahan di Boyolali yang menyerahkan validasi data tersebut,” kata Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Boyolali, Taufik Agus Nugroho, saat ditemui Solopos.com, di ruang kerjanya, Selasa (5/5/2015).

Enam kecamatan yang sama sekali belum menyerahkan validasi data keluarga miskin adalah Kemusu, Cepogo, Teras, Ngemplak, Sambi, dan Andong.

Sementara, dari data yang dihimpun Solopos.com di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Boyolali, hanya Kecamatan Karanggede, Selo, Klego, Mojosongo, Simo, dan Wonosegoro, yang sudah komplet seluruh desa menyerahkan validasi data keluarga miskin ke Pemkab Boyolali.

Kecamatan lainnya seperti Ampel kurang 13 desa dari 20 desa, Musuk kurang 1 desa dari 20 desa, Nogosari kurang 1 desa dari 13 desa, Banyudono kurang 12 desa dari 15 desa, Sawit kurang 7 desa dari 12 desa, Boyolali Kota kurang 7 desa dari 9 desa, dan Juwangi kurang 9 desa dari 10 desa.

Kepala Dinsosnakertrans Boyolali, Purwanto, menjelaskan setelah penyaluran PSKS tahap II, pemerintah desa didampingi tim TKSK memvalidasi data keluarga miskin. Validasi ini perlu dilakukan karena data penerima bantuan hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011 sudah tidak relevan.

“Sebenarnya batas akhir penyerahan hasil validasi adalah akhir bulan lalu. Untuk sementara, data yang sudah masuk kami kirim dulu ke provinsi. Pemerintah desa yang belum memvalidasi data keluarga miskin kami minta segera menyerahkan dan dateline akhir adalah akhir Mei,” kata Purwanto.

Jika sampai akhir Mei pemerintah desa belum juga menyelesaikan, maka untuk bantuan selanjutnya akan tetap menggunakan data PPLS 2011. “Jadi nanti ndak boleh komplain,” imbuh Purwanto.

Purwanto berharap data terbaru hasil validasi itu segera mendapat pengesahan dari Kementerian Sosial sehingga untuk penyaluran bantuan selanjutnya termasuk PSKS tahap III sudah menggunakan data terbaru yang lebih valid.

Taufik menambahkan ada beberapa kendala sehingga pemerintah desa banyak yang belum menyerahkan hasil validasi data. “Salah satunya banyak warga yang belum memiliki kartu keluarga (KK) oracle atau KK yang sudah terintegrasi dengan data di Kementerian Sosial. Insya Allah pekan ini semua desa selesai memvalidasi data. Kami sudah koordinasi dengan camat terkait masalah ini,” ungkap Taufik.

 

Share
Dipublikasikan oleh
Septina Arifiani