Bantuan Keuangan Parpol Sukoharjo Telan Rp1 Miliar

Bantuan keuangan untuk partai politik di Sukoharjo mencapai Rp1 miliar.

Solopos.com, SUKOHARJO — Belanja bantuan keuangan untuk partai politik menghabiskan total Rp1 miliar yang bersumber dari APBD 2015. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendapat bantuan keuangan terbanyak, yakni Rp503.222.000.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Pencermatan Solopos.com dalam APBD 2015 Kabupaten Sukoharjo, Minggu (24/5/2015), delapan parpol tercatat menerima bantuan dengan nominal yang berbeda-beda tergantung jumlah kursi dan suara. Delapan parpol itu meliputi PDIP, Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Nasdem.

“Partai yang menerima bantuan keuangan itu adalah partai yang memiliki perwakilan di legislatif. Nilainya tentu disesuaikan dengan perolehan suara dari masing-masing parpol,” terang Sekretaris PDIP Sukoharjo, Wawan Pribadi, saat ditemui di Solo Baru, Sabtu (23/5/2015).

Wawan mengaku tidak tahu model penghitungan yang digunakan untuk menentukan besaran bantuan parpol tersebut. Menurutnya, pembahasan penentuan besaran bantuan kepada parpol itu dilakukan Komisi I. Wawan mengakui bantuan itu amat bermanfaat untuk tiap parpol.

“Kalau di PDIP, sebagian besar bantuan itu rencananya digunakan untuk pendidikan politik bagi kader partai. Sisanya digunakan untuk membiayai operasional parpol,” terang Wawan.

Sementara itu, besaran bantuan keuangan parpol senilai Rp1 miliar itu menuai kritikan dari Forum Komunikasi (FK) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sukoharjo. Ketua FK LSM Sukoharjo, Didik Rudiyanto, menilai bantuan keuangan itu cukup besar. Dia menganggap tidak pas jika bantuan sebesar itu dibelanjakan untuk kebutuhan parpol.

“Itu tidak pas. Kami memandang bantuan itu tidak perlu. Sebab, masih banyak warga miskin yang belum terkaver bantuan pemerintah,” terang Didik.

Menurut Didik, di Sukoharjo masih banyak ditemukan warga miskin yang tinggal di rumah tidak layak huni (RTLH). Jika Rp1 miliar itu digunakan untuk stimulan bantuan RTLH senilai Rp10 juta/unit, kata Didik, dana itu bisa digunakan untuk memugar 100 unit rumah.

“Parpol itu kan organisasi yang memiliki kepengurusan dari tingkat daerah hingga pusat. Mereka terdiri atas kumpulan orang-orang hebat dan sukses. Saya yakin mereka memiliki akses yang mudah untuk mencari bantuan secara mandiri. Bukan dengan menggunakan APBD seperti ini,” kritik Didik.