Kategori: Nasional

Bank Dunia: 115 Juta Orang Indonesia Rentan Kembali Miskin


Solopos.com/Muhamad Wildan/Bisnis

Solopos.com, JAKARTA -- World Bank atau Bank Dunia mencatat Indonesia telah berhasil menurunkan angka kemiskinan hingga mencapai di bawah 10 persen dalam 15 tahun terakhir. Namun, kelompok yang baru keluar dari garis kemiskinan ini rentan untuk kembali menjadi miskin dan belum aman secara ekonomi.

Penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia tersebut tercantum dalam laporan Bank Dunia bersama dengan Department of Foreign Affairs (DFAT) Australia. Dalam jangka waktu tersebut, masyarakat kelas menengah tumbuh dari yang awalnya sebesar 7 persen dari populasi menjadi 20 persen dari populasi atau sebanyak 52 juta orang.

Yang masih menjadi beban adalah masyarakat yang baru saja keluar dari garis kemiskinan. Kelompok ini mencapai 45% dari penduduk Indonesia atau sebanyak 115 juta orang.

Pengakuan Prabowo ke Luhut: Kalau Mau Jujur Jokowi Bos Paling Enak

Bank Dunia menilai diperlukan suatu langkah agar kelompok ini bisa sepenuhnya bebas dari kemiskinan dan aman secara ekonomi. Pengembangan masyarakat kelas menengah dinilai bisa membantu ekonomi Indonesia untuk tumbuh lebih cepat dan memeratakan kesejahteraan masyarakat dengan memerangi kemiskinan.

"Konsumsi dari masyarakat kelas menengah dapat meningkatkan pertumbuhan. Di Indonesia, konsumsi rumah tangga berkontribusi lebih dari 50 persen terhadap PDB. Suatu kebijakan yang tepat bisa menumbuhkan kelas menengah dan meningkatkan status Indonesia sebagai negara dengan penerimaan yang tinggi," ujar Acting World Bank Country Director for Indonesia, Rolande Price, Kamis (30/1/2020).

Untuk mendorong masyarakat kelas menengah bawah menjadi masyarakat kelas menegah, Indonesia perlu menciptakan lapangan kerja dengan upah yang lebih baik yang didukung oleh sistem pendidikan dan kesehatan yang baik pula.

Rumah Purnawirawan Jenderal TNI Peraih Bintang Gerilya Jokowi Digusur

"Menumbuhkan masyarakat kelas menengah membutuhkan reformasi besar dalam rangka meningkatkan iklim bisnis, menciptakan lapangan kerja, investasi pada skill yang dibutuhkan, dan sistem perlindungan sosial yang memberikan pengamanan atas guncangan," ujar World Bank Regional Director for Equitable Growth, Finance, and Institutions, Hassan Zaman, Kamis (30/1/2020).

Lebih lanjut, Bank Dunia menilai administrasi perpajakan yang lebih baik juga diperlukan dalam rangka meningkatkan kepatuhan pajak dari masyarakat kelas menegah. Basis pajak perlu diperluas agar investasi yang diperlukan dalam rangka pembangunan dapat dibiayai dengan baik.

Dianggap Melawan Polisi, Luthfi Divonis 4 Bulan Penjara

Selain itu, kontrak sosial yang melibatkan negara selaku pemungut pajak dan masyarakat sebagai pembayar pajak juga diperlukan. Dengan menyediakan layanan publik yang baik, negara bisa mengamankan partisipasi publik atas pajak.

Share
Dipublikasikan oleh
Adib Muttaqin Asfar