Bank BUMN Indonesia Disuap Pabrik ATM AS

Solopos.com, WASHINGTON — Diebold Inc, perusahaan penyedia automated teller machines (ATM) terbesar di Amerika Serikat (AS) yang bermarkas di Ohio, harus membayar denda sekitar US$48,1 juta atau setara Rp542,4 miliar (kurs US$1 = Rp11.300) karena terbukti menyuap pejabat bank di China dan Indonesia. Seperti dikutip Kantor Berita Reuters, Rabu (23/10/2013), dalam persidangan di pengadilan setempat diketahui Diebold juga menyuap pejabat bank Rusia untuk memuluskan bisnisnya.

Diebold menurut Departemen Hukum AS, sepakat membayar denda awal senilai US$25,2 juta (Rp284,7 miliar) dan tidak diperbolehkan melakukan kerja sama dalam tiga tahun ke depan. Selain itu, perusahaan ini juga harus membayar denda US$22,9 juta (Rp258,7 miliar) kepada Securities and Exchange Commission (SEC).

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Cabang Diebold di China dan Indonesia sudah mengeluarkan uang sebanyak US$1,75 juta (Rp 19,7 miliar) untuk menyuap pejabat senior di bank milik negara alias BUMN. Suap ini diberikan demi memuluskan kepentingan bisnisnya di dua negara tersebut. Berdasarkan laporan yang diterima SEC, uang tersebut digunakan untuk memberi dana jalan-jalan ke Disneyland, Las Vegas, Paris, dan Bali. Tak hanya ongkosnya saja, tapi seluruh pengeluaran selama perjalanan juga ditanggung dengan uang suap.

Selain itu, Diebold juga sudah menyuap karyawan bank swasta di Rusia senilai US$1,2 juta (Rp13,5 miliar) melalui kontrak kerja sama palsu. “Pendapatan perusahaan tidaklah lebih penting daripada hukum, dan hukuman yang terjadi hari ini kembali menyampaikan pesan itu secara jelas, perilaku semacam ini tidak dapat diterima,” kata Steven Dettelbach, Jaksa Wilayah Ohio Bagian Utara, dalam keterangan tuntutan pengadilan yang dilansir Reuters dan dikutip Detik.com, Rabu.

Juru Bicara Diebold, Mike Jacobsen, mengatakan tuntutan ini merupakan langkah yang sangat penting dalam perjalanan perusahaan. “Sangat penting bagi Diebold untuk mengenali masalah dengan baik, supaya bisa bertanggung jawab, dan mendukung penyelidikan oleh FCPA,” ujarnya.

Ada sejumlah pejabat dari tiga bank BUMN yang disebut-sebut ikut terlibat kasus tersebut. Dalam dokumen Securities and Exchange Commission (SEC) yang dikutip detikFinance, dipaparkan fakta-fakta mengenai kasus penyuapan tersebut. “Diebold menjual ATM dan produknya kepada bank BUMN di Indonesia. Dari 2005 sampai 2010, melalui anak usahanya Diebold Indonesia, Diebold ternyata memberikan fasilitas perjalanan dan hiburan untuk pejabat dari bank BUMN,” tulis SEC dalam dokumen tersebut. “Diebold Indonesia menghabiskan sekitar US$147.000 atau setara Rp1,66 miliar dalam fasilitas jalan-jalan dan hiburan kepada pejabat dari bank BUMN: Bank X, Bank Y, dan Bank Z,” demikian tambahan SEC.

Dalam laporan tersebut SEC menyebut terdapat tiga bank BUMN. Seperti diketahui hanya terdapat 4 bank BUMN yakni Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Tabungan Nasional (BTN), dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) di Indonesia.

SEC juga melaporkan, dalam periode 2005 sampai 2010 Diebold berhasil meraup pendapatan hingga US$16 juta (Rp180,8 miliar) di Indonesia dalam penjualan mesin ATM ke Bank BUMN. “Suap adalah suap, apakah itu dalam bentuk setumpuk uang tunai atau perjalanan semua biaya yang dibayar ke Eropa. Perusahaan-perusahaan publik harus bertanggung jawab ketika mereka melanggar hukum untuk mempengaruhi pejabat pemerintah dengan pembayaran yang tidak tepat atau hadiah,” kata Associate Director Division of Enforcement SEC, Scott W. Friestad.

Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Sofyan Basir, angkat bicara soal keterlibatan pejabat di tiga bank BUMN dalam suap pengadaan ATM itu. Sofyan memastikan BRI tidak terlibat. “Memang sejak 2005 ya kita tidak lagi pakai Diebold, jadi pengadaan itu pasti sebelumnya. Jadi kita memang sudah tidak pakai, mudah-mudahan ini cukup clear masalah itu. Jadi ya kita selamat,” kata Sofyan di Kantor BRI, Rabu.

Sofyan telah mengetahui berita tersebut. Apabila memang ada pemanggilan dari aparat kepada beberapa karyawan BRI untuk dimintai keterangan, Sofyan memberikan lampu hijau. “Saya sudah tahu ya [berita suap]. Silakan [pemanggilan] harus supaya clear betul. Kita perbankan ini memang tidak lepas dari teknologi, teknologi ini kadang tidak ada ujungnya, harganya ya, oleh karena itu pemahaman-pemahaman dalam bidang itu memang harus kuasai dengan baik dan menurut hemat kami mudah-mudahan sampai hari ini kita cukup clear di dalam proses itu,” papar Sofyan.

Sementara itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dahlan Iskan, mengaku belum tahu kabar pejabat di tiga bank BUMN terlibat suap itu. “Bank apa saja? Saya baru mendarat dari Kalsel [Kalimantan Selatan] belum baca berita,” kata Dahlan kepada detikFinance, Rabu. Dahlan pun akan mencari tahu soal kabar tersebut dari media massa sebelum mau berkomentar atas kasus yang baru muncul tersebut.

Senada dengan Dahlan, Gubernur Bank Indonesia (BI), Agus Martowardojo, mengaku belum mengetahui keterlibatan pejabat di tiga bank BUMN dalam kasus suap itu. Ia meminta kasus tersebut diungkap secara jelas. “Makanya kalau seandaianya ada pengadaan ATM, ada kasus suap, dikasih tahu dulu banknya itu apa. Terus transaksinya itu seperti apa. Nanti pasti bisa ketahuan,” kata Agus saat ditemui wartawan di Gedung DPR, Senayan. Agus menegaskan pengawasan bank sentral terus berjalan. Bahkan bisa masuk ke pemeriksaan lebih jauh apabila memang kasus tersebut benar terbukti.

“Kita dari bank sentral juga bisa melakukan pengawasan, bisa dilakukan pemeriksaan juga,” tutup Agus. (Tri Wiharto/Sifaul Arifin/JIBI/Solopos)