SOLOPOS.COM - Warga bantaran Sungai Bengawan Solo wilayah RW 003 Kelurahan Semanggi, Pasar Kliwon, Solo, Santoso, 66, beraktivitas di sekitar rumahnya, Selasa (28/6/2016) siang. Dia meminta ganti rugi tanah di bantaran hingga Rp3 juta per meter persegi. (Irawan Sapto Adhi/JIBI/Solopos)

Banjir Solo, Wali Kota Solo kecewa karena tak ada anggaran untuk relokasi warga bantaran Sungai Bengawan Solo.

Solopos.com, SOLO — Wali Kota Solo F.X. Hadi Rudyatmo kecewa karena anggaran relokasi warga bantaran Sungai Bengawan Solo tidak masuk dalam rancangan APBD 2017.

Promosi Mitsubishi XForce: Stylish untuk Wanita, Praktis buat Ibu Muda

Hal ini dinilai tak sejalan dengan kebijakan Wali Kota mempercepat program relokasi warga bantaran di tahun depan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Budi Yulistianto selaku ketua tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) serta Kepala Bapermas PP PA dan KB Widdi Srihanto selaku pengguna anggaran diminta segera mengusulkan dana relokasi pada RAPBD 2017.

Hal itu disampaikan Wali Kota dalam sambutannya di acara Launching Pelayanan Online Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) di Balai Kota Solo, Jumat (18/11/2016). “Saya sudah mengumpulkan warga bantaran dan mereka siap direlokasi. Lha kok anggaran relokasi tidak ada [di pengajuan]?” kata dia.

Wali Kota yang akrab disapa Rudy itu berharap Sekda dan Bappermas memasukkan anggaran relokasi. Program relokasi akan dipercepat seiring rencana pembangunan parapet dari Jurug sampai Mojo.

Pembangunan parapet oleh Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS) dibangun sebagai upaya pengendalian banjir di Kota Bengawan. Parapet dibangun multiyears mulai tahun ini dan rampung 2018.

Karena itu, Wali Kota menargetkan relokasi warga bantaran harus selesai tahun depan. “Jadi mumpung APBD 2017 belum ditetapkan, segera dimasukkan anggaran relokasinya,” perintah dia.

Kepala Badan  Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Bapermas PP PA dan KB), Widdi Srihanto, mengakui anggaran relokasi tidak masuk dalam pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA dan PPAS) APBD 2017.

Saat itu, TAPD mempertimbangkan kesiapan warga yang akan direlokasi. Pengajuan anggaran relokasi disesuaikan dengan kesiapan administrasi pencairan pembebasan lahan seperti permasalahan pertahanan yang terlebih dahulu harus klir.

“Jadi awalnya kami memasukkan Rp6 miliar di KUA PPAS. Namun ternyata administrasi warga belum rampung, jadi batal diajukan,” kata dia.

Namun demikian, Widdi siap mengusulkan kembali anggaran relokasi pada APBD 2017. Menurut dia, masih sangat memungkinkan anggaran relokasi masuk dalam APBD 2017.

Hal ini sesuai perintah Wali Kota mengalokasikan anggaran untuk relokasi warga bantaran Sungai Bengawan Solo. “Kami akan ajukan lagi di DPRD Rp6 miliar. Nanti kalau memang tidak cukup akan ditambah di APBD Perubahan,” katanya.

Pada prinsipnya, dia mengatakan program relokasi segera dituntaskan. Harapannya seluruh warga bantaran Sungai Bengawan Solo sudah terelokasi di tahun depan.

Merujuk data program relokasi warga bantaran Sungai Bengawan Solo yang berjalan sejak 2008, masih ada 76 bangunan berstatus HM. Perinciannya, 34 bangunan di Sangkrah, 16 bangunan di Semanggi, dan 26 bangunan di Sewu.

Pemkot terus berupaya melakukan percepatan dalam penyelesaian program relokasi. Pembangunan parapet sebagai pengendalian banjir di Kota Bengawan dinilai bakal berimbas pada tertutupnya akses keluar masuk bagi warga bantaran Sungai Bengawan Solo.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya