BANJIR JAKARTA : DPRD DKI Jakarta Bantah Menyandera APBD untuk Diskreditkan Jokowi

Solopos.com, JAKARTA — APBD DKI Jakarta 2014 beberapa kali ditunda pengesahannya dan belum juga cair hingga terjadinya banjir Jakarta saat ini. PDIP pun menengarai DPRD DKI Jakarta menyendera APBD untuk mencari celah dan mendiskreditkan Jokowi. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Triwisaksana, membantahnya.

“Enggak adalah itu,” kata Triwisaksana kepada Detik, Senin (20/1/2014). Pria yang akrab disapa Bang Sani ini mengatakan penundaan pengesahan APBD DKI karena ada usulan tambahan anggaran sebesar Rp 2,5 triliun dari Pemprov DKI. Karena itu, usulan ini harus dibahas lagi sebelum disahkan. “Sebelumnya kan Rp 69,5 triliun, ada usulan baru dari Pemprov sebesar Rp 2,5 triliun, sehingga Rp 72 triliun,” papar politisi PKS ini.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Saat ini usulan itu masih dibahas di DPRD. Namun dia menegaskan Fraksi PKS mendukung agar APBD itu segera disahkan. “Iya dong, ini kan darurat, kita mendorong biar APBD tidak terlalu lama,” ujarnya. Triwisaksana, justru menyebut Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, lebih mengerti soal penundaan ini. “Sepertinya Pak Wagub lebih ngerti,” kata Triwisaksana.

Selain itu, Triwisaksana mengatakan Fraksi PKS juga mendukung terbitnya Pergub pencairan dana sebelum APBD yang digagas oleh Gubernur DKI. PKS mendukung pencairan dana untuk mengatasi kondisi darurat siaga banjir Jakarta. Pengesahan APBD DKI Jakarta 2014 sudah diundur beberapa kali. Sesuai aturan, APBD Jakarta 2014 seharusnya disahkan pada 30 November 2013, namun diundur menjadi 27 Desember 2013 dengan nilai anggaran sebesar Rp67 triliun.

Kemudian karena ada penambahan anggaran menjadi Rp69,5 triliun diundur menjadi 15 Januari 2014. Kemudian ditambah lagi anggarannya menjadi Rp72 triliun yang rencananya disahkan pada 17 Januari 2014, namun batal lagi.

Karena APBD Jakarta 2014 belum gol, Jokowi kesulitan untuk mengongkosi proyek penanggulangan banjir Jakarta. Misalnya untuk rekayasa cuaca yang dilakukan pada Selasa (14/1/2014). Rekayasa itu kurang optimal karena hanya menggunakan dua pesawat, padahal idealnya tiga pesawat. Rekayasa ini menggunakan dana BNPB.

Ditanya soal rekayasa yang belum optimal, Jokowi menjawab dengan nada tinggi, “Biaya di kita ada, di pusat juga ada. Punya kita belum dipakai karena belum disahkan. Jadi harus menunggu. Kalau mau pakai, tunggu diketok DPRD padahal sudah diajukan dari Oktober.”