BANDARA KULONPROGO : Tekankan Aspek Keadilan, Pakualaman Gandeng Pemkab

Bandara Kulonprogo, kompensasi PAG tiap warga berbeda.

Harianjogja.com, JOGJA — Sejumlah pengusaha maupun orang kaya yang menggunakan lahan pakualaman ground (PAG) terdampak pembangunan Bandara Kulonprogo jangan berharap nominal kompensasi. Pura Pakualaman menyiapkan Rp25 miliar, dengan memprioritaskan pemberian kompensasi bagi penggarap PAG untuk warga miskin dan belum mendapatkan ganti rugi apapun dari pemerintah.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Penghageng Kaprajan Pura Pakulaman KPH Suryo Adinegoro  memang ada usulan dari forum para penggarap PAG, untuk memudahkan agar diberikan sesuai luas lahan yang digarap. Tetapi, pria yang biasa disapa Bayudono ini menegaskan, jika itu diterapkan maka hasilnya jauh dari rasa keadilan. Karena ada penggarap yang menguasai lahan PAG nyaris empat hektar dan dia sudah kaya raya sebagai pengusaha. Sementara di sisi lain ada warga miskin yang hanya memiliki garapan PAG seluas sembilan meter persegi. Oleh karena itu, dalam pemberian kompensasi ini, pihaknya memprioritaskan bagi warga miskin.

“Sing mesakke ki ono sing garapan [yang kasihan, ada yang hanya menggarap] sembilan meter persegi. Tetapi di balik itu ada satu penggarap hampir menguasai empat hektar tanah padahal wonge sugih mblegedu [tetapi ada yang menguasai empat hektar orangnya kaya raya], opo yo kwi diwenehi akeh [apakah itu akan diberi banyak], kan tidak adil to [tidak adil donk],” tegasnya, Senin (17/10/2016)

(Baca Juga : KERJASAMA ANTARNEGARA : Rusia akan Bangun Resort di Bandara Kulonprogo)

Bahkan ada warga yang tidak mendapatkan ganti rugi sama sekali. Oleh karena itu pihaknya akan memprioritaskan mereka. “Yang sudah menerima sekian miliar itu, tidak usah diberi, mereka juga pengusaha duwite okeh [uangnya banyak],” ucap dia.

Hanya saja, pihaknya belum mendapatkan formulasi terkait bentuk pemberikan kompensasi tersebut. Oleh karena itu, pihaknya akan bekerjasama dengan Pemkab Kulonprogo untuk meminta data secara rinci dan valid terutama di level desa, dengan memprioritaskan warga miskin. Pemberian kompensasi itu dipastikan akan dilakukan oleh Pemkab Kulonprogo bukan langsung dari Pura Pakualaman. Karena Pemkab lebih mengetahui situasi dan kondisi di lapangan.

“Prinsipnya seperti itu, tetapi wujudnya bagaimana itu belum tahu, baru mencari opsi, yang jelas penghageng hanya empat sampai lima [orang] tidak mungkin membagikan [kompensasi] secara langsung. Kami akan bekerja dengan Pemkab menentukan ini caranya [pembagian] bagaimana, nek aku dewe sengkleh,” ujarnya.